Download - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Download - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Download - Badan Pembinaan Hukum Nasional
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
laporan akhir<br />
daya agraria untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran<br />
rakyat Indonesia.<br />
3. Asas Fungsi sosial tanah, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa<br />
penggunaan tanah tidak boleh bertentangan dengan hak-hak orang<br />
lain dan kepentingan umum, kesusilaan serta keagamaan.<br />
4. Asas pemisahan horisontal (Horizontale Scheiding Beginsel) yaitu<br />
suatu asas yang memisahkan antara pemilikan hak atas tanah<br />
dengan benda-benda, bangunan-bangunan atau tanaman di atasnya.<br />
Bahwa kepemilikan tanah dengan bangunan atau tanaman di<br />
atasnya di[pisahkan secara mendaftar. Asas ini diambil dari asas<br />
yang di kenal dalam hukum Adat.<br />
A. Sistem Peradilan<br />
Dalam Pasal l8 B ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 disebutkan<br />
bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat<br />
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan<br />
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara<br />
Kesatuan Repulik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”. Dengan<br />
demikian dapat dimaknai bahwa Negara mengakui keberadaan masyarakat<br />
adat. Kemudian dalam pasal 28 ayat (3) UUD l945 disebutkan “identitas<br />
budaya dan hak masyarakat tradisional di hormati selaras dengan<br />
perkembangan zaman dan peradaban”. Sehingga dapat diartikan bahwa<br />
pemerintah wajib mengakui, menghormati hukum adat yang masih berlaku<br />
dalam suatu komunitas masyarakat adat.<br />
<strong>Hukum</strong> adat adalah hukum yang bersumber pada ugeran-ugeran atau<br />
norma kehidupan sehari-hari yang langsung timbul sebagai pernyataan<br />
20