Download - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Download - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Download - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
laporan akhir<br />
<strong>Badan</strong> pengadilan tingkat pertama adalah pengadilan negeri, yang<br />
ada disetiap kabupaten atau kota. <strong>Badan</strong> pengadilan dalam tingkat kedua<br />
adalah pengadilan tinggi yang mengadili dalam tingkat banding.<br />
Pengadilan tinggi dapat :<br />
1. Memperkuat keputusan pengadilan negeri, atau<br />
2. Menolak keputusan pengadilan negeri.<br />
3. Pengadilan Tinggi dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk<br />
memeriksa kembali perkara yang telah diputuskan.<br />
Atas keputusan pengadilan tinggi tidak ada lagi banding. Hanya ada<br />
kemungkinan dimintakan kasasi ke MA. Demikianlah beberapa ketentuan<br />
yang terdapat dalam UU No. 14 Tahun 1970.<br />
Setelah era reformasi, maka dilakukan amandemen terhadap UUD<br />
1945 dan Undang-undang turunannya. Dalam rangka mewujudkan prinsip<br />
adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka di<br />
negara hukum Rebuplik Indonesia, maka ketentuan pasal 24 ayat 1 UUD<br />
1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan<br />
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan<br />
hukum dan keadilan.<br />
Dalam rangka mewujudkan prinsip adanya jaminan penyelenggaraan<br />
kekuasaan kehakiman yang merdeka di negara hukum Republik Indonesia<br />
maka ketentuan Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 tersebut dijabarkan kedalam<br />
pasal 1 UU no. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman (selanjutnya<br />
disebut UUKK) yang kemudian digantikan oleh UU no. 48 Tahun 2009<br />
tentang Undang-undang kekuasaan kehakiman yang merupakan ketentuan<br />
hukum dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia.<br />
60
Change language