Download - Badan Pembinaan Hukum Nasional

laporan akhir
dipimpin oleh Mo’ang Tana Pu’an sebagai Ketua Lembaga Adat. Dua’a
Moang selain sebagai pembentuk norma-norma hukum adat juga sebagai
institusi atau lembaga penegak hukum adat termasuk dalam penyelesaian
sengketa adat non kriminal (tanah, gading, bahar/emas). Terhadap putusan
Du’a Mo’ang yang tidak disetujui oleh para pihak yang berperkara ada juga
yang diajukan penyelesaian sengketanya melalui peradilan negara. 11
Di Sumatera Barat sebelum adanya intervensi kolonial Belanda,
orang Minangkabau sudah mempunyai sistem peradilan sendiri. Mereka
adalah para pimpinan adat, cerdik pandai, dan alim ulama, atau tepatnya
orang-orang terkemuka dalam suatu nagari (tigo tungku sajarangan). Nama
peradilan itu beragam ditiap nagari, antara lain, Musyawarah Ninik Mamak,
Mahkamah Adat, Musyawarah Ampek Jinih, Pucuk Adat, Penghulu nan
Barampek, Penghulu Sepuluh Suku, Kerapatan Ninik Mamak dan yang
paling dikenal saat ini yaitu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur
Provinsi Sumatera Barat pada tahun 1968, nama tersebut disatukan dalam
bentuk Kerapatan Adat Nagari dan Kerapatan Nagari. Melemahnya
kekuatan Nagari serta lembaga Adat, dimana lembaga adat hanya berfungsi
sebagai sarana untuk perdamaian bukan pengambil keputusan, membuat
11 Putusan perkara Peninjauan Kembali Perdata Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 276 PK/Pdt/1993 tanggal 27 Nopember 1997 menolak permohonan
Peninjauan Kembali: Vincent da Cunha dan menghukum pemohon Peninjauan kembali
membayar biaya administrasi perkara sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
Dengan demikian Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia,
Putusan Kasasi dan Putusan Pengadilan tinggi tetap memperkuat putusan penyelesaian
sengketa adat oleh Du’a Mo’ang bersama Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian Desa
yang berarti bidang tanah Rota Detung tetap dimiliki oleh Antonius Idong sebagai ahli
waris dari bapaknya Mo’at Aning sedangkan bidang tanah Tarung Gawang tetap menjadi
milik Vincent da Cunha sebagai ahli waris dari ibunya Du’a Leing sebagai tanah kabor
kusang alan (tanah kelapa untuk menyantai dan mencuci rambut). Lihat lebih lanjut pada
Feliks Thadeus Liwupang, “Eksistensi dan Efektifitas Fungsi Du’a Mo’ang (Lembaga
Peradilan Adat) Dalam Penyelesaian Sengketa Adat bersama Hakim Perdamaian Desa di
Sikka Flores NTT”, isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/21086683.pdf, Didownload pada tanggal
24 Februari 2012.
9