Download - Badan Pembinaan Hukum Nasional

laporan akhir
Mahkamah Konstitusi perkara 6/PUU-VI/2008 tanggal 18 Juni 2006 yang
berpendapat bahwa :
Suatu kesatuan masyarakat hukum adat dapat dikatakan secara de
facto masih hidup (actual existance) baik yang bersifat teritorial, genealogis,
maupun yang bersifat fungsional setidak-tidaknya mengandung unsurunsur
:
1. Adanya masyarakat yang masyarakatnya memiliki perasaan
kelompok (in group feeling);
2. Adanya pranata pemerintahan adat;
3. Adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
4. Adanya perangkat norma dan hukum;
5. Adanya wilayah tertentu (khusus pada kesatuan masyarakat adat
yang bersifat teritorial).
Undang-undang Pokok Agraria menggunakan istilah Hak Ulayat
(Wilayah) untuk menunjukkan pada tanah yang merupakan wilayah
lingkungan masyarakat hukum bersangkutan. UUPA mengakui keberadaan
lingkungan masyarakat hukum adat dan hak ulayat. Pengakuan terhadap
hak ulayat dilakukan sepanjang menurut kenyatannya masih ada, tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional dan tidak boleh bertentangan
dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.
Berbeda dengan UUD 1945 sebelum perubahan, UUPA memperkenalkan
konsep pengakuan bersyarat, yang kemudian diikuti secara baku oleh
peraturan perundangan sesudahnya.
34