Download - Badan Pembinaan Hukum Nasional

laporan akhir
dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat
yang bersangkutan. Kemudian dalam ayat (4) menyebutkan bahwa dalam
hal salah satu pihak yang bersengketa atau yang berperkara berkeberatan
atas putusan yang telah diambil oleh pengadilan adat yang memeriksanya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pihak yang berkeberatan tersebut
berhak meminta kepada pengadilan tingkat pertama di lingkungan badan
peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ulang sengketa
atau perkara yang bersangkutan.
Sehingga dari ketentuan undang-undang tersebut disimpulkan
bahwa ada pengakuan terhadap eksistensi peradilan adat di Papua. Tetapi
dalam peraturan tersebut pemerintah memisahkan antara hukum perdata
dan pidana Namun dalam hukum adat tidak dikenal pemisahan hukum
pidana dan perdata. Sehingga terlihat bahwa pemerintah masih membatasi
kewenangan dan ketidak jelasan yang diberikan kepada peradilan adat.
B. Pengertian Sengketa Tanah dan Landasan Hukum Penyelesaian
Sengketa Tanah Adat
Pentingnya tanah bagi suatu masyarakat, demikian juga masyarakat
adat tidak dapat dipungkiri lagi bahkan masyarakat adat akan siap
mempertaruhkan nyawanya apabila tanah yang merupakan tempat
tinggalnya yang merupakan tumpuan kehidupannya serta yang mempunyai
nilai religius magis terusik dari kehidupannya atau yang dikenal dalam
masyarakat adat sebagai “Hak Ulayat”.
Kepemilikan akan tanah merupakan salah satu unsur eksistensi
suatu masyarakat seperti tercermin dalam pertimbangan Keputusan
33