Merawat Kebersamaan - Democracy Project

–Democracy Project–
Ahmadiyah di pihak lain. Polarisasi menjadi tegas dan mencolok.
Seharusnya, sejak awal penanganan konflik sosial keagamaan
di Manislor harus dilakukan dengan mempertimbangkan
bagaimana ketidakselarasan antarkelompok terbentuk melalui
proses yang lama. Proses pembentukan konflik tersebut pada
dasarnya dilatari faktor-faktor setempat. Namun, pihak-pihak
yang bertikai di Manislor gagal menyelesaikan pertikaian mereka,
sehingga konflik mengalami peningkatan.
Eskalasi konflik tampak dari peningkatan jumlah aktor,
masalah, dan lingkup geografisnya. Selain pemerintah daerah,
pemerintah pusat mulai menyoroti konflik Manislor–mulai
dari departemen agama sampai presiden. Berbagai lembaga
masyarakat yang berkepentingan dengan agama, hak asasi
manusia, penegakan kontitusi, dan lain-lain mulai angkat bicara.
Demikian pula, masalah yang menimpa warga Ahmadiyah di
Manislor mulai dibicarakan dalam konteks yang lebih luas terkait
dengan masalah Ahmadiyah di tempat lain di Jawa Barat dan di
Nusa Tenggara Barat.
Boleh jadi, eskalasi konflik Manislor ada hikmahnya.
Kalau tidak, hikmah tersebut harus diperjuangkan. Sebab,
penanganan konflik Manislor—selain kegagalan mencegah
konflik terbuka sejak awal yang disebutkan di atas,
mencerminkan beberapa ciri khas penanganan konflik sektarian
di dalam demokrasi Indonesia yang tengah tumbuh.
Ciri tersebut adalah negara yang gagal memberikan proteksi,
polisi yang tidak kompeten, dan otoritas keagamaan Islam
yang melakukan provokasi yang tidak bertanggung jawab.
Merawat Kebersamaan
31