H A R M O N I SOS I A L - USUpress - Universitas Sumatera Utara

Wahyudi dan Sismudjito, Strategi Adaptasi Sosial Ekonomi...pergantian kepala negara, persoalan kemiskinantetap menjadi masalah yang tidak jugaterselesaikan.Berbagai pihak telah sepakat bahwakemiskinan mempunyai banyak dimensi. Agardapat memahami watak kemiskinan secara utuh,tidak cukup sekedar mendefinisikan kemiskinansebagai miskin diukur dari tingkat pendapatanatau konsumsi. Kemiskinan tidak semata-matadibatasi pada masalah pendapatan dan konsumsi,tetapi juga berkaitan dengan kesehatan,pendidikan, kerentanan terhadap goncangan,partisipasi dalam kegiatan sosial dan politik, danbanyak aspek kehidupan lainnya.Di Kelurahan Pulo Brayan Kota,Kecamatan Medan Barat, misalnya, sebagianbesar informan mengaku memiliki penghasilantetap setiap bulannya (dalam hal sumberperolehan maupun nominal). Namun, ada jugainforman yang tidak mempunyai penghasilantetap. Mereka biasanya hanya mengandalkanpekerjaan tidak tetap atau sesewaktu untukmemperoleh penghasilan.Untungnya, sebagian informan menyatakanbahwa ada pihak-pihak yang memberikanbantuan finansial secara rutin kepada mereka.Pihak tersebut bisa saja keluarga terdekat, sepertianak atau menantu yang telah mapan. Namun adajuga yang memperoleh bantuan finansial daripemerintah, dalam bentuk BLT (BantuanLangsung Tunai) atau program pengentasankemiskinan lainnya.Informan lainnya menerima bantuanfinansial, tapi sifatnya tidak rutin, hanyasewaktu-waktu saja. Ada juga informan yang takpernah memperoleh bantuan finansial dari pihakmanapun.Dalam rangka mengurangi subsidi bahanbakar minyak (BBM), pada 1 Oktober 2005,pemerintah Indonesia menetapkan kenaikanharga BBM. Tingkat kenaikan kali ini tergolongtinggi dibanding kenaikan-kenaikan harga BBMsebelumnya, yaitu bensin sebesar 87,5%, solar104,8%, dan minyak tanah 185,7%. Keputusanini dilatarbelakangi oleh:1. Peningkatan harga BBM di pasar dunia yangmelonjak tajam sehingga berakibat padamakin besarnya penyediaan dana subsidiyang dengan sendirinya makin membebanianggaran belanja negara.2. Pemberian subsidi selama ini cenderunglebih banyak dinikmati kelompok masyarakatmenengah ke atas.3. Perbedaan harga yang besar antara dalam danluar negeri memicu terjadinya penyelundupanBBM ke luar Indonesia.Sejak awal, sebenarnya pola subsidi yangdilekatkan pada sumber daya (resource-basedsubsidy) seperti berlaku pada BBM tersebutdikritik para pakar. Pola subsidi tersebut hanyaakan menguntungkan mereka yang berdaya belitinggi. Sementara masyarakat yang berdaya belirendah hanya sedikit sekali menikmatinya. Olehkarena itu, sebagai gantinya diusulkan agarsubsidi tersebut langsung diberikan kepadamereka yang tepat melalui mekanisme userbasedsubsidy. Pola ini pula yang diterapkandalam penyaluran dana Rp 800 milyar yangdiperoleh dari kenaikan harga BBM rata-rata12% tersebut, seperti dalam bentuk pembangunanprasarana dan bantuan kredit, penyaluran danabentuk tunai (cash transfer).Penghapusan subsidi BBM tersebut jugamerupakan konsekuensi langsung dari kesepakatanIndonesia dengan IMF (International MonetaryFund) yang tertuang dalam LOI (Letter of Intent),yang salah satu klausulnya menghendakipenyesuaian dan reformasi struktur ekonomi,termasuk penghapusan segala bentuk subsidiyang tidak efisien. Program penyesuaianstruktural yang dimaksud secara ringkas dapatdigambarkan sebagai upaya yang dilakukan suatunegara agar merampingkan ekonominya menujuekonomi pasar (market-driven economy).Namun, tak urung, pasca kenaikan hargaBBM per 1 Oktober 2005 lalu, seluruh informanmerasakan makin sulitnya memenuhi kebutuhanhidup. Bagaimana tidak, menyusul kenaikanharga BBM, harga barang-barang kebutuhanpokok pun turut meningkat. Padahal, penghasilaninforman tidak bertambah. Akibatnya, setiap hariinforman harus berjuang untuk sekedar bisamencukupi kebutuhan hidup.Kenaikan harga BBM menambah bebanhidup masyarakat. Mereka tidak hanyamenghadapi kenaikan harga BBM, tetapi jugakenaikan berantai berbagai harga barang dan jasakebutuhan sehari-hari yang mengikutinya.Kenaikan harga tersebut berpengaruh langsungpada penurunan daya beli sebagian besarmasyarakat, terutama rumah tangga miskin.Untuk mengurangi beban tersebut, pemerintahmengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 12Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Subsidi LangsungTunai (SLT) kepada Rumah Tangga Miskin.89