Terjangkau Angan Malind - Forest Peoples Programme

82 83ini (data per Mei 2010 dari Dinas Sosial Politik dan KependudukanKabupaten Merauke) yang hanya sekitar 233.059 jiwa saja.Setengah dari total jumlah penduduk Kabupaten Merauke sekarangadalah kaum pendatang yang masuk melalui program transmigrasimaupun migrasi spontan. Maka, diperkirakan, dalam jangka waktuyang tidak terlalu lama, terlebih bila MIFEE terus dilaksanakan,yakni sekitar 10 sampai 20 tahun mendatang, jumlah pendudukasli hanya akan sekitar 5% saja dari jumlah penduduk KabupatenMerauke secara keseluruhan.Situasi ini berlipat-lipat parahnya jika dibandingkan keadaansaat ini yang sejatinya sudah dinilai sangat genting juga. Dalambagian terdahulu telah disingung bahwa secara kuantitatif, diPapua secara umum telah terjadi revolusi demografis yang radikalyang mengakibatkan dislokasi dan displacement orang asli Papua.Pada tahun 1959 persentase pendatang masih kurang dari 2%.Setelah ‘bergabung’ dengan NKRI posisi ini meningkat menjadi4% pada tahun 1971. Pada tahun 2000, sekitar 30 tahun setelahPapua dibangun dalam kerangka NKRI, penduduk pendatang telahmencapai angka 35% dari populasi. Menurut perkiraan, pada tahun2011 akan mencapai angka 53,5%. 104Persoalan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja untuk berbagaiproyek pembangunan memang sudah menjadi persoalan yangdilematis sejak lama. Terkait soal ini Koentjaraningrat (1994c)pernah menulis: “… Di Irian Jaya (sekarang Papua, pen.) halitu ternyata merupakan aspek yang lebih kompleks daripadakeadaannya di daerah-daerah lain di Indonesia. Pertama-tamamasalah yang dihadapi adalah kurangnya jumlah penduduk,tidak hanya untuk tenaga kerja yang terampil, melainkan jugatenaga kerja kasar untuk tingkat-tingkat terendah sekalipun.Mendatangkan orang-orang asli dari Irian Jaya dari daerah-daerahlain, seperti Orang Muyu, Ngalum, atau Sentani untuk perkebunandi Arso, dan Orang Biak atau Yapen untuk perkebunan di Prafi,yang memang telah dilaksanakan, ternyata belum mencukupikebutuhan akan tenaga kerja. Sebaliknya, masalah-masalah lainakan muncul apabila didatangkan tenaga kerja tambahan dari luarIrian Jaya, yaitu penduduk asli akan merasa dirinya terdesak, karenabagaimanapun, atas tenaga kerja pendatang lebih mudah dilakukanseleksi dan karena itu mereka pada umumnya lebih terdidik danterampil daripada tenaga kerja penduduk asli. Karena itu perludiadakan sekolah-sekolah kejuruan dan pendidikan ketrampilan didaerah sekitar perkebunan, terutama bagi para pemuda pendudukasli”. 105Persoalan ‘revolusi demografi’ bisa segera menghadang di depanmata, sesuatu yang pernah dikuatirkan oleh Uskup Agung Meraukepada suatu kesempatan lokakarya bersama masyarakat lokal dipenghujung tahun 2009 lalu. Maka, penduduk asli setempat dimasa depan tidak saja akan menjadi minoritas dalam jumlah, tetapijuga akan menjadi minoritas dalam arti pengaruh, baik dalam halbudaya, ekonomi, dan juga politik. Tanpa kebijakan afirmatif, sepertikebijakan soal “Putra Daerah’ sebagai calon Kepala Daerah, dengansistem politik yang ada sekarang, khususnya yang menyangkutsistem pemilihan langsung dalam pemilihan kepala daerah, calondari kalangan penduduk asli akan segera kalah oleh calon-calondari kelompok pendatang. Kembali, akan sulit menampik tudahanadanya slow motion genocide itu. 106Masalah ‘revolusi demografi’ ini memang harusdicermati secara sungguh-sungguh. Betapapunhubungan antara Orang Papua Asli dengan parapendatang yang sesama warga Negara RepublikIndonesia, bolehlah dikatakan kurang harmonis.Terutama kepada mereka-mereka, penduduk nonpapuayang berada disektor formal (birokrasi) danjuga sektor ekonomi. Tanpa riset mendalampunorang akan segera mahfum bahwa sektor ekonomiini hampir seluruhnya dikuasai oleh pendudukpendatang. Sedikit sekali yang tercecer bagi OrangPapua. Kecurigaan dan ketidakpercayaan antarakedua pihak itu berakar pada sejarah yang panjang.Pendekatan represif yang dilakukan selamabeberapa dekade terakhir juga memperburuk situasi.