Terjangkau Angan Malind - Forest Peoples Programme

32 33peluang mengintroduksi benih spesies asing, termasuk benih hasilrekayasa genetika. Hal ini mengemuka dalam keterangan pers diJakarta, Rabu (13/10), yang diselenggarakan oleh keenam lembaganon pemerintah yang bersangkutan. Masing-masing WahanaLingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Konsorsium PembaruanAgraria (KPA), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Sains Institute,Pusaka, dan Aliansi Petani Indonesia.Mereka juga menggugat bahwa publik tidak mengetahuipembahasan RUU itu sampai media memberitakan kunjungan kerjaPanitia Kerja RUU Hortikultura Komisi IV ke Belanda dan Norwegiapada bulan September. Substansi RUU dinilai lebih berpihakkepada usaha perkebunan skala luas. Pengaturan sumber dayagenetika dalam RUU itu juga membuka peluang introdusir spesieshortikultura asing di Indonesia. Pembatasan sumber daya genetikajuga justru membuka pintu bagi penggunaan bibit hortikulturahasil rekayasa genetika atau GMO. Misalnya, Pasal 25 Ayat 4menyatakan, data dokumentasi sumber daya genetik hortikulturaprinsipnya terbuka bagi masyarakat, tetapi bisa dikualifikasikansebagai rahasia. Menurut para aktivis ini, informasi tentangpangan dan risikonya harus mutlak bersifat terbuka. SubstansiRUU itu terkesan memberikan peluang pabrikan GMO menguasaipasar benih hortikultura Indonesia. Lebih jauh dikatakan bahwasubstansi RUU Hortikultura tak menjawab persoalan yang dihadapipetani Indonesia. “Data BPN (Badan Pertanahan Nasional) bahwa56 persen aset negara dikuasai 6,2 persen penduduk Indonesiamenjadi fakta yang jelas bahwa masalah petani Indonesia adalahsemakin sedikitnya lahan produktif yang dikuasai petani,” ujarsalah seorang juru bicara. Mereka mengkritik logika ketahananpangan yang dipakai dalam RUU Hortikultura berbasis industri. 39Dari sisi landasan hukum, pada tahun 2009, inisiatif ini jugatelah mendapatkan dukungan dari Undang-undang PengembanganKawasan Ekonomi Khusus yang telah disahkan pada September2009 lalu. 40 Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan,Pemerintah akan memberikan insentif berupa keringanan pajakbagi para investor yang bersedia menanamkan modalnya di wilayahKawasan Ekonomi Khusus (KEK) itu. 41 Namun, nyatanya, sepertiapa kebijakan itu persisnya belum terlalu jelas benar. Belum pastibenar apakah MIFEE termasuk ke dalam daftar Kawasan EkonomiKhusus itu. Akibatnya penyelenggaraan MIFEE pun jadi tertatihtatih,hingga perlu dilaunching dua kali. 42Pada bulan November 2010 mendatang dikabarkan pula bahwaPemerintah pun akan mengajukan RUU Pengadaan Lahan untukKepentingan Umum kepada DPR. 43 “Draft RUU Pengadaan Lahanuntuk kepentingan umum itu sudah selesai ditingkat menteritinggal dilanjutkan pada sidang kabinet sebelum dibahas di rapatparipurna DPR,” ujar Djoko Kirmanto usai menjadi narasumberdi pertemuan Gubernur se Indonesia di Makassar, tanggal 20Oktober 2010 lalu. 44 (Rencana) Undang-undang ini adalah jawabanpemerintah terhadap permasalahan pembangunan infrastrukturyang dihadapi pemerintah. “Jika sudah ditetapkan, maka Indonesiaakan memiliki UU yang mengatur mengenai pengadaan lahan danpembangunan infrastruktur dan tentunya dengan adanya UU inimaka akan memudahkan pemerintah,” kata Pak Menteri.Penyelesaian RUU tersebut akan memudahkan Pemerintahmenuntaskan rencana pembangunan sekitar 20 proyek tol jalanbebas hambatan yang sebagian besar masih tertunda-tunda.RUU ini memang anak kandung dari Infrastructure Summityang diselenggarakan pemerintah beberapa tahun lalu. Dalampertemuan tingkat tinggi itu masalah pengadaan tanah, baik olehinstansi pemerintah dalam pengadaan infrastruktur dan jugakebutuhan sektor swasta memang sangat mengemuka. Maka,mudah diduga, RUU ini juga dibutuhkan untuk keperluan proyekproyeklain, termasuk rencana pembangunan food and energyestate yang memang lapar lahan itu. (Rencana) Undang-undangPengadaan Lahan untuk Kepentingan Umum ini adalah penggantidari Peraturan Pemerintah untuk urusan yang sama yang mendapatpenolakan secara massif oleh masyarakat luas hingga dibatalkanpemberlakuannya. Lihat pernyataan lengkap Koalisi Rakyat AntiPenggusuran tentang rencana undang-undang dimaksud padaLampiran 1. 45