Terjangkau Angan Malind - Forest Peoples Programme

106 107pun berdasarkan informasi yang lengkap sejak dini (free, prior, andinformed consent) sebelum menerima dan melaksanakan langkahlangkahlegislatif atau administratif yang akan mempengaruhimasyarakat adat”. Ada 5 prinsip yang terkandung dalam UNDRIPPasal 19 ini. Yakni (1) Masyarakat berhak untuk menyatakanmenerima atau menolak sebuah kebijakan; (2) Jika merekamenerima, terlibat penuh dalam seluruh proses pengambilankeputusan mengenai sebuah kebijakan atau proyek pembangunandimaksud; (3) Masyarakat berhak diwakili oleh sistem perwakilanyang mereka tentukan sendiri secara bebas didalam seluruh prosespembuatan kebijakan atau pengambilan keputusan; (4) Keputusanyang diambil masyarakat adat harus dilakukan berdasarkaninformasi yang lengkap mengenai sebuah kebijakan atau proyekpembangunan. Informasi tersebut harus disampaikan kepadamasyarakat sejak dini, sedini rencana mulai digagas, dan (5)Keputusan diambil masyarakat melalui mekanisme yang merekakenal, yaitu yang mereka jalankan dalam kehidupan mereka danmelibatkan lembaga-lembaga yang mereka bentuk (termasuklembaga adat).Prinsip FPIC sebetulnya juga sudah dicantumkan dalam sejumlahperaturan perundangan di Indonesia. Sekedar contoh, Pasal 19Ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang AMDALmenyatakan bahwa “Dalam keputusan kelayakan lingkungan hidupsebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan dasarpertimbangan dikeluarkannya keputusan itu, dan pertimbanganterhadap saran, pendapat, dan tanggapan yang diajukan oleh wargamasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)”.Pasal 68 ayat 2 butir b UU No. 41/1999 tentang Kehutananmenyatakan bahwa “masyarakat berhak mengetahui rencanaperuntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasikehutanan”Hal yang penting dengan penerapan prinsip-prinsip FPICini adalah, sebagaimana dikemukakan Colchester dan McKay(2004), belajar pada sejarah, penerapan prinsip Free, Prior andInformed Consent (FPIC) sebelum penyelenggaraan proyekproyekpembangunan yang bersifat ekstraktif dimulai, sepertihalnya MIFEE, para pihak dapat menemukan titik temu (middleground), tempat para pihak dapat bertemu dan “membangunsebuah dunia bersama yang sama-sama dipahami dengan baikoleh kedua belah pihak, dimana lembaga perwakilan kedua pihaksaling mengakomodasi, mencari makna baru dan membentuk dasarinteraksi bersama.“ 129Begitulah. Di Kampung Zenegi, sepertinya hutan sagu danhewan buruan memang akan segera menghilang. Inilah paradoksprogram ‘peningkatan daya tahan pangan’ yang diupayakan melaluipembangunan besar-besaran yang bertajuk Merauke Food andEnergy Estate di Kabupaten Merauke, Papua itu. Bagaimanadengan daya tahan dan kedaulatan pangan penduduk asli setempat?Siapa peduli?.Yang jelas, sebagaimana diakui oleh Vikaris di Kampung Kaliki,untuk menghadapi persolan yang ada orang kampung di kawasanMerauke membutuhkan bantuan orang luar. “Sebagai orang kecil,kita punya pemahaman tidak sampai. Oleh sebab itu kami butuhpendamping dari pihak lain. Supaya kami tidak kewalahan. Kamitahu SDM kami sangat lemah. Dan kami pasti mudah ditipu.Perusahaan, dia akan tetap berusaha untuk mendapatkan tanahkami,” jelas Vikaris di Kampung Kaliki itu.