Terjangkau Angan Malind - Forest Peoples Programme

18 19kecukupan pangan dan energi, serta dianggap rasional untukmemenuhi target pendapatan dalam negeri dan penghasil devisa?Apakah MIFEE memang ditujukan untuk memenuhi tujuan-tujuannormatif pembangunan, terutama kecukupan pangan dan energidalam negeri itu? Atau, MIFEE justru hanya sekadar bentuk responterhadap fenomena kenaikan harga komoditas pangan dan energi dipasar dunia untuk menarik investasi skala besar di sektor pertanianyang akan menguntungkan para investor – termasuk investor luarnegeri -- semata? 22Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting karenajawabannya akan membuka tabir komitmen pemerintah dalammenyelenggarakan pembangunan: Apakah pemerintah memaknaipembangunan sekedar sebagai pemberian ijin kepada pihakperusahaan swasta dan selanjutnya membiarkan urusan ‘hajathidup orang banyak’ di lokasi pembangunan menjadi urusanperusahaan, ataukah pemerintah memang menyelenggarakanpembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui,antara lain, kerja sama dengan pihak perusahaan di mana seluruharah pembangunan dan tanggung jawab atas ‘hajat hidup orangbanyak’ tetap berada di tangan pemerintah dan diarahkan untuksebesar-besar kemakmuran rakyat? Adanya insentif keringananpajak dan kewajiban perusahaan untuk membangun infrastruktur,yang sudah umum menggejala belakangan ini, adalah hal-halyang segera memberi kesan adanya ‘transaksi tanggung jawab’antara perusahaan dan pemerintah di mana posisi masyarakatakan menjadi sangat lemah. ‘Transaksi’ yang dimaksud adalahpembuatan kebijakan yang melempangkan jalan bagi perusahaanoleh pihak pemerintah dan kewajiban membangun infrastrukturdan menjalankan program pengembangan masyarakat di pihakperusahaan.Dengan kata lain, pertanyaan paling mendasar adalah siapa yangakan diuntungkan dan siapa pula yang akan tersingkir dari skemaMIFEE ini? Masalah-masalah lingkungan dan sosial apa pula yangakan muncul di kemudian hari? Apakah MIFEE bisa menjadi bagiandari solusi yang tepat bagi mengatasi persoalan kesejahteraanyang dihadapi jutaan rumah tangga tani dan masyarakat adat diseantero negeri? Atau malah sebaliknya, akan menjadi mesin ganasyang mempercepat proses marjinalisasi kaum terpinggirkan ituterperosok hingga ke dasar sumur kemiskinan yang terus meluasdan makin dalam?Secara lebih khusus dapat juga dipertanyakan apakah MIFEEdapat menampilkan diri sebagai bentuk kebijakan afirmatif yangmerekognisi eksistensi Orang Papua Asli dengan segala atribut sosialdan kebudayaannya, dan sekaligus sebagai proyek pembangunanyang mengusung paradigma baru yang berfokus pada perbaikanpelayanan publik demi kesejahteraan dan pemberdayaan orangasli Papua, demi mengatasi ketidaktentraman kehidupan sosial,ekonomi, dan politik di Tanah Papua selama ini, sebagaimanayang disarankan oleh Koentjaraningrat (1994) lebih satu dekadelalu, 23 dan ditegaskan kembali oleh TIM Peneliti LIPI (2010). 24