Terjangkau Angan Malind - Forest Peoples Programme

56 57berjalan karena belum disetujui sebagai salah satu proyek dalamRAPBD tahun lalu. Seorang informan di Kantor Dinas Perkebunanmengakui bahwa Pemerintah Daerah sendiri baru melakukansosialisasi ke Pemerintah Pusat dan Propinsi saja. Seorang informanlain dari Badan Pemberdayaan Kampung Pemda Merauke jugamengakui bahwa belum ada program sosialisasi yang dilaksanakankantornya. Apalagi program untuk mempersiapkan pendampingyang akan mendampingi masyarakat.Terbatasnya akses informasi proyek MIFEE dan tidak adanyamedia informasi yang lengkap yang bisa digunakan masyarakatuntuk berpartisipasi menentukan dan mengawasi penyelenggarapembangunan proyek MIFEE, menandakan proyek ini tidaktransparan dan cenderung mengabaikan hak-hak masyarakat.Demikian pula, tidak atau belum ada kebijakan khusus untukmempercepat peningkatan tingkat ketrampilan khusus orang asliPapua untuk mengisi peluang kerja yang terbuka. Seorang informandi Kantor Dinas Perkebunan mengaku ada pembangunan danpeningkatan sekolah kejuruan yang ada di kota Merauke. Namun,tidak ada aparat ataupun informan lain yang bisa mengkonfirmasikebenarannya. Padahal, Pemda jelas-jelas mengakui bahwa salahsatu kendala yang dihadapi adalah masalah SDM (SumberdayaManusia). 82Bagi masyarakat yang telah bersinggungan dengan perusahaanvia fasilitasi pemerintah, seperti yang terjadi di Kampung Zenegidan Boepe misalnya, pengetahuan masyarakat tentang keberadaanperusahaan dan dampak positif maupun dampak negatifkeberadaan proyek juga masih sangat terbatas. Begitu pula denganpengetahuan mereka tentang berbagai aspek hukum, misalnya,yang berkaitan dengan soal pertanahan, salah satu battle fieldyang mempertemukan masyarakat dengan proyek MIFEE, melaluikehadiran berbagai perusahaan. Akibatnya, dalam kesepakatankesepakatanyang dibuat dengan pihak perusahaan, posisimasyarakat relative sangat lemah. Warga kampung pun menjadirawan terhadap trik-trik tipuan dalam proses pelepasan hak tanahyang dilakukan perusahaan.Di kampung Zenegi, sebagai contoh, proses sosialisasi suatuperusahaan bermuara pada ditandatanganinya sebuah PiagamPenghargaan yang ‘anehnya’ ditandatangani bersama oleh pihakperusahaan dan pihak masyarakat. Jika benar ini merupakanPiagam Penghargaan mestinya piagam ini cukup ditandatanganioleh pihak perusahaan saja. Pihak masyarakat tidak perlu turutmenandatanganinya. Namun, dalam kenyataannya, PiagamPenghargaan ini ditandatangani oleh kedua pihak. PiagamPenghargaan itu menyebutkan bahwa Penghargaan ini diberikankepada Masyarakat Kampung Zenegi, ataspenerimaan masyarakat Kampung Zenegiterhadap kehadiran dan mulai beroperasinyaPT. Selaras Inti Semesta – Medco Group, diwilayah Kampung Zenegi dan sekitarnya.Yang ditandai dengan PenandatangananNota Kesepakatan (MoU) antara masyarakatZenegi dan Perusahaan dengan memberikan’penghargaan’ berupa uang sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)”.Piagam Penghargaan ini kemudianditandatangani oleh General Managerdan CSR Manager PT. SIS, serta BonafiusGebze selaku Kepala Kampung Zenegi, danLinus Gebze selaku Ketua Adat Zenegi.Belakangan, Piagam Penghargaan yangditandatangani pada tanggal 12 Desember2009 lalu itu menimbulkan masalah dan nyarismemicu konflik di tengah warga KampungZenegi yang sejatinya terdiri dari 6 marga itu.Pasalnya, sekitar pertengahan Juli lalu, pihakperusahaan berencana memindahkan kayukayuyang telah dipungutnya dari hutan adatZenegi ke lokasi pembuatan chip yang terletak di Kampung Boepe.Menurut warga Kampung Zenegi ini adalah tindakan yang anehkarena mereka merasa belum ada pembicaraan yang jelas tentangganti-rugi atas kayu-kayu yang ditebang dari hutan-hutan sekitar