Terjangkau Angan Malind - Forest Peoples Programme

124Delapan, Fungsi sosial atas tanah sebagaimana tercantumdalam UUPA bukan sekedar menjadi dasar legalitas pengambilantanah privat oleh Negara untuk kepentingan publik, tetapi secaralebih mendasar harus dimaknai sebagai jaminan penggunaan danpengadaan tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat danmenghindari penghisapan rakyat golongan lemah. Oleh sebab itupembangunan yang disebut untuk ‘kepentingan umum’, harusdiukur sifat publiknya berdasarkan keluasan akses manfaat.Kemitraan modal asing dan privatisasi pembangunan infrastruktursama diragukan kemampuannya dalam memenuhi fungsi sosialatas tanahBerdasarkan atas masalah di atas, maka kami yang tergabungdalam Koalisi Rakyat Anti Penggusuran menyatakan sikap sebagaiberikut :Menolak RUU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untukKepentingan Umum, dan mendesak pemerintah dan DPR untukmenghentikan proses pembahasannya. Mempercepat pembahasanRUU ini sama artinya melegalkan proses perampasan atas tanahtanahrakyat secara legal.Mendesak kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyatuntuk segera melakukan kaji ulang dan review terhadap peraturanperaturanyang terkait dengan sumber-sumber agraria sebagaimanayang telah dimandatkan oleh TAP MPR No.IX Tahun 2001 tentangPembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.Mendesak kepada pemerintah untuk segera melakukanperombakan atas pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan atastanah dan sumber daya alam melalui program reforma agrariasesuai dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentag PeraturanDasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).Demikianlah pernyataan sikap kami buat untuk mendapatperhatian. Atas kerjasama dan partisipasinya diucapkan banyakterima kasih.Jakarta, 19 Oktober 2010.Catatan Kaki1. http://bbp2tp.litbang.deptan.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=377&Itemid=12. Kabupaten Merauke sekarang adalah ‘sisa’ dari pengembanganKabupaten Merauke yang dilakukan pada tahun 2002. Saat itu sebagaianwilayah Kabupaten Merauke awal dipecah-pecah ke dalam 3 kabupatenlain, masing-masing adalah Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi,dan Kabupaten Asmat. Pada tahun 2009 lalu telah pula dilakukansemacam studi kelayakan untuk mengembangkan sebagian wilayahKabupaten Boven Digul sekarang ini menjadi sebuah Kabupaten yangbaru yang diperkirakan menjadi Kabupaten Muyu (dan Mandobo). LihatTim Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Universitas GadjahMada, 2009, Kajian Daerah tentang Rencana Pembentukan KabupatenMuyu, Pemekaran dari Kabupaten Boven Digul, Propinsi Papua. KerjasamaProgram S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Universitas Gadjah Mada& Pemerintah Kabupaten Boven Digul.3. Lihat “Melihat Investasi Medco di Merauke, Keuntungan Buat Rakyat?”,dalam Tabloid JUBI, Edisi 38/Tahun II, Kamis, 2 – 15 Juli 2009, Hal. 5.4. Tabloid JUBI, Edisi 38/Tahun II, Kamis, 2 – 15 Juli 2009, ibid.5. Lihat Sekretariat Keadilan dan Perdamain Keuskupan Agung Merauke,2010a, Laporan Badan Pelaksana kepada Badan Pendiri tentangPelaksanaan Kegiatan SKP – KAM Tahun 2009; dan 2010b, “LaporanProses, Hasil, dan Tindak Lanjut Pelatihan Lanjutan Agraria”, Merauke, 3 –6 Mei 2010; dan “Pelatihan Lanjutan Penyusunan Peraturan Kampung.”Merauke, Tanggal 7 – 8 Mei 2010.6. Muridan S. Widjojo, et.al., 2010, Papua Road Map: Negotiating the Past,Improving the Present and Securing the Future. Jakarta: LIPI, Yayasan TIFA,dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Buku versi Bahasa Inggris terbit