Terjangkau Angan Malind - Forest Peoples Programme

50 51budaya Papua lainnya serta memperlakukannya sebagai bagiandari kekayaan budaya Indonesia. Dalam konteks keterceceranorang asli Papua dalam menentukan masa depan mereka selamaini, pengutamaan orang asli Papua menduduki jabatan-jabatanbirokrasi utama adalah salah satu wujudnya. 77Dalam konteks persaingan dalam perebutan sumberdaya,termasuk kesempatan kerja, kondisi struktural dan kultural orangasli Papua memang belum memiliki habitus yang memungkinkanpersaingan yang setara dengan para pendatang. Karena itu,membiarkan orang Papua tersingkir dalam persaingan ‘pasar bebas’adalah suatu ketidakadilan. Oleh sebab itu, usul Tim Peneliti LIPI,kebijakan afirmatif yang berdasarkan identitas etnis diperlukanuntuk melindungi orang asli Papua dari persaingan yang aturanmainnya belum sepenuhnya dipahami serta memberdayakanmereka agar suatu saat ketika instrument persaingan dansumberdaya untuk bersaing sudah dikuasai, pervilese berdasarkanetnis bisa pelan-pelan dihilangkan.Selanjutnya, ‘papuanisasi’ harus dibayangkan sebagai suatuproses sosial penguatan individu dan institusi lokal yang ada diPapua agar semakin banyak orang asli Papua mampu mewakili danmelindungi dirinya sendiri dalam memperjuangkan penguasaansumber-sumberdaya yang dibutuhkan. Dalam bidang pendidikan,rekognisi orang asli Papua harus menjelma menjadi proyekpenciptaan kelas baru terdidik Papua yang kualitasnya minimalsetara dengan standar nasional Indonesia. Dalam bidang ekonomi,rekognisi harus dibayangkan sebagai pelatihan dan pendidikanyang membangun kelas baru pengusaha Papua. Rekognisi dalamkebijakan-kebijakan pemerintah harus diterjemahkan sebagaipembuatan jembatan antara yang mempersiapkan orang Papuauntuk bersaing secara mandiri dan meningkatkan kesejahteraansebagaian besar orang asli Papua.Tidak dapat dipungkiri, kegagalan pembangunan di bidangpendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, adalahsalah satu sumber masalah yang lain. 78 Untuk itu, Tim Peneliti LIPImengusulkan perubahan paradigma pembangunan yang berfokuspada perbaikan pelayanan publikdemi kesejahteraan orang asli Papua.Paradigma baru pembangunan Papuadibutuhkan sebagai proses sosial untukmemperkuat kebijakan rekognisi orangasli Papua dalam pengertian penigkatanMembiarkan orangPapua tersingkirdalam persaingan‘pasar bebas’ adalahsuatu ketidakadilan.kualitas hidup orang asli Papua hingga setara dengan warga negaraIndonesia lainnya.Dalam bahasa yang lain Koentjaraningrat (1994) menulis: “…apabila kebijakan pembangunan tak dilaksanakan berdasarkanpendekatan dari bawah, penduduk asli Irian Jaya (saat ini disebutPapua, pen.) yang tak memahami manfaatnya bagi mereka sendiri,akan merasakan bahwa pembangunan Propinsi Irian Jaya adalahsuatu hal yang dipaksakan oleh Pemerintah. Sampai sekarang,proyek-proyek pembangunan yang ada untuk sebagian besarmemang ditentukan dari atas dan selain hasilnya tidak tampaksecara nyata, penduduk aslipun belum dapat merasakan manfaatnyasecara langsung… ”.Selanjutnya Koentjaraningrat juga menulis: “… Kebijakandari bawah memang memerlukan program-program yang lentursifatnya, sehingga memungkinkan berbagai alternatif yang lebihmudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat setempat.Sebaliknya, kemampuan untuk memilih alternatif yang cocokmemerlukan banyak pengertian dan persiapan pendahuluan,yang hanya dapat dicapai dengan memperlajari masyarakat dankebudayaan penduduk daerah yang akan dibangun.” 79Lebih jauh Koentjaraningrat berpendapat bahwa upaya untukmencari ribuan buku dan karangan tentang bumi, alam danmasyarakat serta kebudayaan suku-suku bangsa di Papua tidaklahsulit, karena sebagian besar kepustakaan mengenai daerah itu sudahdimuat dalam bibliografi yang disusun J. van Baal. K.W. Galis, danKoentjaraningrat (1984). 80 Koentjaraningrat pun berkesimpulanbahwa “… aktivitas pembangunan Irian Jaya (baca: Papua, pen.)memang tidak dapat diserahkan kepada kekuatan yang timbulakibat persaingan bebas dan diperlukan dana untuk secara sadar