Terjangkau Angan Malind - Forest Peoples Programme

6 7Meski begitu, kekurangan tersebut di atas kemudian ditutupidengan menggunakan juga data-data lain yang bersumber daribeberapa kegiatan – untuk mudahnya – saya sebut saja sebagaikegiatan konsultasi publik, baik yang berupa kegiatan pelatihan,lokakarya, seminar, maupun sekedar diskusi kelompok terarah(Focus Group Discussion), yang diselenggarakan sejumlah pihak.Terutama yang melibatkan Yayasan Santo Antonius (YASANTO)dan Sekretariat Kemanusiaan dan Perdamaian Keuskupan AgungMerauke (SKP KAM), selaku mitra kerja utama PUSAKA danKARSA di Kabupaten Merauke. Kegiatan-kegiatan dimaksuddiselenggarakan sebelum kegiatan penelitian ini berlangsung (AkhirJuli hingga awal Agustus), ataupun setelah kegiatan penelitianlapangan ini sendiri selesai dilaksanakan.Setidaknya ada 12 (dua belas) kegiatan ‘konsultasi publik’ yangdirujuk dalam laporan ini. Masing-masing adalah (1) KunjunganLapangan PUSAKA, 2009; (2) Lokakarya tentang FPIC, Yasanto& PUSAKA (Februari 2010); (3) Sosialisasi FPIC ke 6 kampungdi Distrik Malind yang bersentuhan dengan proyek-proyekataupun calon proyek MIFEE yang (Yasanto & Pusaka, Juni2010); (4) Pelatihan Investigasi Kasus Pelanggaran Lingkungan,Yasanto & Foker LSM Papua (Mei 2010); (5) Diskusi Publik yangdiselenggarakan oleh YASANTO pada tanggal 23 Agustus 2010 diKampung Sirapu dan Kampung Kuper, Distrik Kurik, KabupatenMerauke, yang diselenggarakan untuk menyikapi acara launchingprogram MIFEE di Kampung Sirapu yang tidak mengikutsertakanwarga di kampung itu; (6) ‘Diskusi Publik’ yang diselenggarakanatas kerjasama Yasanto, Pusaka, dan Majelis Rakyat Papua, padaTanggal 30 September 2010, yang melibatkan peserta sekitar 90orang; (7) serangkaian diskusi public dengan para-pihak yangberbeda yang diselenggarakan oleh YASANTO & TIFA – padatanggal 6 sampai 10 Oktober 2010; (8) Dialog interaktif tentangmasyarakat adat, investasi dan perubahan iklim (18 Oktober 2010,kerjasama FOKER LSM dan Yasanto); (9) Rapat Konsolidasi yangdilakukan oleh Yasanto pada tanggal 25 Oktober 2010.Selain itu kami juga mengintegrasikan sejumlah informasiyang tergali dalam 3 kali lokakarya yang diselenggarakan olehSekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke(SKP – KAM), di mana salah seorang dari kami bertindak sebagaisalah satu fasilitator utamanya. 5Waktu yang tersedia untuk melakukan penelitian ini, jikadikaitkan dengan sumberdaya yang bisa dialokasikan kepadamasing-masing peneliti, relatif sangat terbatas sifatnya. Misalnya,untuk Koordinator sekaligus merangkap peneliti utama, hanyatersedia 3 hari kerja untuk studi kepustakaan; 12 hari kerjauntuk studi lapangan; dan 7 hari kerja untuk kegiatan penulisanlaporan. Meski pun, dalam prakteknya, keseluruhan prosespersiapan, pelaksanaan penelitian lapangan, dan penulisan laporanberlangsung dalam skala waktu sekitar 3 bulan, termasuk bulanRamadhan dan Hari Raya Idul Fitri.Laporan penelitian ini terdiri dari 9 (sembilan) bagian. Bagianpertama, merupakan pendahuluan yang berisikan uraian tentanglatar belakang dan metodologi penelitian ini, bahasan akandisambung dengan deskripsi ringkas tentang Proram MIFEE. Padabagian kedua, dijelaskan bahwa MIFEE pada dasarnya adalah anakharam ‘krisis 3 f dan 2 c’ (food, feed, fuel, and climate change) yangmendapat dukungan dari sejumlah kebijakan negara yang sangatneo-liberal yang merugikan sektor ekonomi rakyat, terutama petanikecil. Bagian ketiga berisikan uraian tentang pemetaan dampakpada tingkat global yang didorong oleh ‘krisis 3 f dan 2 c’ itu.Bagian keempat, bertajuk ‘Masyarakat Papua dan Pembangunan,Perspektif Menyembuhkan Papua’. Bagian ini pada dasarnya inginmenunjukkan perspektif yang paling masuk akal, sebagaimana telahdiformulasikan oleh Tim Peneliti dari Lembaga Ilmu PengetahuanIndonesia (LIPI), 6 yang pada dasarnya merupakan artikulasilebih jauh dari formulasi-formulasi yang dikemukakan oleh Prof.Koentjaraningrat dan kawan-kawan lebih dari satu dekade yanglalu, 7 untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Papua,termasuk upaya peningkatan kesejahteraan penduduk Papua.Bagian ini akan ditutup dengan pertanyaan pokok: apakah MIFEEdapat menjadi bagian dari solusi atau malah sumber masalah barubagi Papua di masa depan?.