Terjangkau Angan Malind - Forest Peoples Programme

Lampiran 1SIARAN PERSRESPON ATAS RUU PENGADAAN TANAH DAN EVALUASI SETAHUNKEBIJAKAN AGRARIA PEMERINTAHAN SBY-BOEDIONO“HENTIKAN PEMBAHASAN RUU PENGADAANTANAH UNTUK PEMBANGUNAN BAGIKEPENTINGAN UMUM”RUU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi KepentinganUmum adalah salah satu kebijakan prioritas yang didorongpemerintahan SBY untuk segera disahkan DPR dalam tahun ini. RUUini merupakan bagian dari paket reformasi regulasi pembangunaninfrastruktur di Indonesia bagi proses keterbukaan pasar danpelibatan peran swasta. Kebijakan ini sekaligus dimaksudkanuntuk memudahkan investor asing menguasai sektor-sektorstrategis melalui pembangunan infrastruktur di Indonesia. Untukmencapai target investasi di bidang infrastruktur ini, pemerintahmengeluarkan sejumlah regulasi diantaranya adalah PeraturanPresiden Nomor 67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah DenganBadan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Peraturan tersebutmerefleksikan keberpihakan pemerintah terhadap investor demimemberikan kepastian hukum dari sebuah proyek infrastrukturyang ditawarkan. Beberapa aturan tentang proses pengadaan tanahmisalnya, membolehkan pemerintah mencabut hak atas tanahwarga negara untuk kepentingan pembangunan infrastruktur.Kehadiran RUU ini adalah hasil koalisi pemerintah, pengusahadan partai politik. Sekretariat Gabungan (Setgab) secara terangteranganmengatakan dukungan terhadap RUU Pengadaan tanahini tanpa terlebih dahulu melihat urgensi dan apa dampaknyabagi rakyat. RUU Pengadaan tanah ini juga menunjukkan wajahpemerintahan SBY-Boediono yang anti rakyat. Dari segi proses,RUU ini patut dipersoalkan, karena pembahasannya yang tidakpartisipatif dan demokratis. Rakyat akan menjadi target dari