Terjangkau Angan Malind - Forest Peoples Programme

100 101sebab analisis itu lebih bersifat dugaan yang tidak dikaitkan secaralangsung dengan data-data yang ditampilkannya dalam bagianrona awal. Di samping itu, rona awal yang ditampilkan pun amatlemah. Tidak ada kajian, meski bersifat kajian literatur sekalipun,tentang bagaimana pengalaman (dan hasil) interaksi masyarakatyang dikaji itu dengan pembangunan yang telah puluhan tahundijalankan di Tanah Papua. Sang konsultan seperti tidak pedulidengan ‘hiruk-pikuk’ kegagalan banyak proyek pembangunan,sebagaimana yang diekpresikan oleh berbagai konflik, tindakanrepresif, dan kerusahan yang tidak jarang terjadi selama ini. Begitupula, berbagai deskripsi tentang aspek sosial, ekonomi dan budayayang ditampilkan di rona awal, seperti sekedar setoran wajib yangharus dilakukan, tanpa harus dilirik lagi dalam tahapan studiberikutnya. Padahal, rona awal adalah benchmark yang betul-betulharus diperhatikan dalam analisis prakiraan dampak penting itu.Kita pun menjadi tidak mengerti apa artinya segala rinci tentangsulitnya aksesibilitas, jumlah dan kepadatan penduduk, rasiojenis kelamin, struktur penduduk berdasarkan golongan umurdan beban tanggungan dan tingkat pendidikan, mata pencarian,pola perburuan, pola penggunaan dan masalah penguasan lahan,asal-usul nenek moyang dan sistem pengelompokan (organisasisosial) berdasarkan suku dan marga, daur kehidupan individu,sistem religi, ilmu gaib, tradisi totemisme, pandangan masyarakatterhadap hutan, pengetahuan tentang tanaman obat, dan keberadansitus-situs budaya. Sedikit sekali, untuk tidak mengatakannya tidakada sama sekali, rincian yang disajikan pada rona awal ini dirujuksebagai hal yang perlu diperhatikan dalam memperkirakan dampakdampakpositif dan negatif yang bakal muncul itu.Sementara itu, di tingkat daerah, setidaknya ada 4 kebijakandaerah yang berhubungan langsung dengan rencana pengembanganMIFEE. Keempat kebijakan itu bisa pula kita kelompokkan ke dalamdua kelompok yang berbeda satu sama lainnya. Kelompok pertamaadalah kebijakan-kebijakan daerah yang berhubungan denganupaya mendukung pelaksanaan MIFEE, khususnya dalam rangkamemobilisasi anggaran, baik Pusat maupun Daerah. Kebijakankebijakandalam kelompok ini diwakili oleh dua Rencana PeraturanDaerah, masing-masing adalah Rencana Peraturan Daerah tentangRencana Umum Tata Ruang Kabupaten Merauke, dan kedua,Rencana Peraturan Daerah tentang MIFEE itu sendiri.Kebijakan-kebijakan pada kelompok kedua adalah kebijakankebijakanyang dimaksudkan sebagai upaya meningkatkankeuntungan masyarakat dan mengelola dampak negatif yang mungkinditimbulkan oleh proyek-proyek MIFEE. Kebijakan-kebijakankategori ini diwakili oleh dua rencana Peraturan Daerah. Masingmasingadalah Rencana Peraturan Daerah tentang Manajemen HakUlayat dan Rencana PeraturanDaerah tentang PengembanganMasyarakat.Hingga Agustus 2010 lalukeempat Ranperda ini masihdalam proses pematangan antarapihak Pemerintah Daerah danDewan Perwakilan Rakyat Daerahsetempat. Penggodogan tersebutterhitung sudah memakan waktuyang cukup panjang juga. Bahkan,Ranperda RUTR telah lebih dari3 tahun. Konon, pematanganRencana Tata Ruang KabupatenMerauke ini terkendala soal tarikmenarikpenetapan kawasanproduktif dan kawasan konservasi.Menurut seorang sumber yangditemui di Kantor Dinas Pertaniandan Perkebunan KabupatenMerauke, persoalan peruntukanlahan ini muncul ketika diketahuibahwa kawasan yang kemudiandirencanakan untuk dialokasikanbagi kebutuhan kegiatan MIFEEternyata mayoritas adalah lahanLuas areal yangdimohonkan mencapai 1.2juta ha, ada juga yangmengatakan mencapai1.6 juta ha. PemerintahPropinsi pun dikabarkanagak keberatan denganrencana PemerintahKabupaten Merauke.Konon mereka hanyamerokemendasikan bolehpada luasan 500.000ha saja. Belakanganterdengar kabar bahwatitik tengah yangdisepakati oleh ketigapihak adalah padaluasan 700.000 ha