Terjangkau Angan Malind - Forest Peoples Programme

34 35Menurut Usep Setiawan, Ketua Dewan Nasional KonsorsiumPembaruan Agraria, selain dinilai tidak sejalan dengan semangatreforma agraria, kehadiran Rancangan Undang-Undang PengadaanTanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum berpotensibesar mengakumulasi kepemilikan tanah pada segelintir kalangan.Tidak mengherankan jika kehadiran kebijakan itu nantinya justruakan membawa persoalan bagi sebagian besar masyarakat daripadamembawa kesejahteraan. Tidak hanya itu, jika ketentuan ituakhirnya disetujui dan disahkan, akan memberi peluang besar bagipara investor untuk menguasai tanah untuk alasan pembangunaninfrastruktur. Di sisi lain, para petani dan buruh tani semakinkesulitan untuk mendapatkan akses terhadap sumber dan modalekonomi mereka. Apalagi, pada saat yang bersamaan pemerintahjuga terus mendorong gagasan pertanian berskala luas, sepertiterwujud dalam proyek Merauke Integrated Food and EnergyEstate di Merauke, Papua. ”Para petani diberi kemudahan untukmemperoleh tanah, benih, dan pupuk sehingga mereka dapatbekerja dengan baik dan memperoleh keuntungan,” kata Usepmenambahkan. 46Hal serupa juga terjadi dalam perluasan terus-menerus lahanlahankelapa sawit di Kalimantan. Kepala Desa Long Bentuk,Kabupaten Kutai Timur, Benediktus Beng Lui (bukan Kepala Desa diTanjung Selor sebagaimana Kompas tulis sebelumnya) mengatakan,saat ini desanya juga terancam perluasan kebun kelapa sawit.Menurut dia, ketika perusahaan itu mendapat izin dari pemerintah,keberadaan desa itu tidak dicantumkan. Oleh karena itu, warga saatini menuntut agar perluasan lahan tersebut dihentikan. 47Menurut Usep Setiawan, fakta seperti itu semakin menguatkanbahwa banyak kebijakan pemerintah justru kurang berpihak padakesejahteraan rakyat. Seharusnya pemerintah konsisten denganprogram reforma agraria. ”Presiden harus jujur dan serius dengankomitmen politiknya atas reforma agraria. Jangan hanya berwacana.Langkah itu tidak hanya perlu, tetapi penting karena dapat memberijaminan bagi rakyat untuk mengakses sumber-sumber ekonomi. 48Munculnya biofuels complex membentukkembali apa yangdisebut Sachs (1993) sebagai global ecology, di mana sumberdayadikelola melalui penerapan paradigm mekanisme pasar (marketenvironmentalism), memperkuat pertumbuhan metabolic rift,yang memisahkan manusia dengan lingkungannya (McMichael2010).” 49Lebih jauh Borras, et.al. (2010) menekankan bahwa, dapatdiduga, dampak dan konsekwensi dari revolusi biofuel ini adalahhubungan masyarakat, modal dan pemerintah yang makinkompleks, utamanya dalam kasus lokasi-lokasi tertentu. 50Untuk konteks Indonesia, Kasus Lumpur Lapindo di KabupatenSidoarjo, Jawa Timur dan keberadaan Sekretariat GabunganKoalisi Partai pendukung Presiden SBY adalah contoh kongkritapa yang dikemukakan Borras et.al. (2010) ini. Sebagaimanakita ketahui, Aburizal Bakrie adalah pemilik saham terbesarpada PT. Lapindo Brantas, perusahaan yang bergerak di sektorpertambangan yang telah mengakibatkan munculnya lumpur dariperut bumi yang telah menenggelamkan puluhan desa yang ada diKabupaten Sidoarjo itu. Aburizal Bakrie juga adalah Ketua UmumPartai Golongan Karya (GOLKAR) saat ini. Meskipun pada pilpres2009 lalu GOLKAR mengajukan calon Presidennya sendiri dankalah bersaing dengan Susilo Bambang Yudoyono yang diusungPartai Demokrat dan beberapa partai pendukung lainnya, pascapilpres, GOLKAR juga bergabung ke dalam koalisi partaipendukung SBY. Sebelumnya, pada periode 2004 –2009, masa pemerintahan pertama SBY, AburizalBakrie adalah juga menjadi salah seorang MenteriKoordinator termasuk menteri dalam KabinetKarena begitu menakutkannyadampak perluasan proyek-proyeklapar lahan itu, sampai-sampaimasyarakat adat di Amazon menyebutkebun-kebun sawit dan tebu yangtelah menyingkirkan mereka daritanahnya itu sebagai ‘kebun setan’