Terjangkau Angan Malind - Forest Peoples Programme

46 47(b) kegagalan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan danpemberdayaan ekonomi rakyat;(c) kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antaraPapua dan Jakarta; dan(d) pertanggung-jawaban atas kekerasan negara di masa laluterhadap warga negara Indonesia di Papua.Untuk masalah pertama, TIM Peneliti LIPI menyarankanperlu dikembangkannya kebijakan afirmatif rekognisi demipemberdayaan orang asli Papua. Untuk masalah kedua, diperlukansemacam paradigma baru pembangunan yang berfokus padaperbaikan pelayanan publik demi kesejahteraan orang asli Papua.Masalah ketiga membutuhkan dialog para pihak, seperti yang pernahditempuh dalam menyelesaikan konflik di Aceh satu dasa warsa lalu.Sedangkan masalah keempat mensyaratkan jalan rekonsiliasi diantara pengadilan hak asasi manusia dan pengungkapan kebenarandemi tegaknya hukum dan keadila bagi warga Papua, terutama parakorban, keluarganya dan warga Indonesia di Papua secara lebihumum.Sejauh ini, Road Map Papua adalah satu-satunya dokumen yangrelatif konprehensif tentang hal ihwal permasalahan (baca: konflik)di Papua saat ini. Solusi-solusi yang ditawarkannya pun demikian.Artinya, ini adalah solusi ‘non-M’ yang relatif sangat maksimal.Sejauh mana ia kemudian akan menjadi rujukan para pengambilkebijakan, itu adalah soal yang lain lagi. 65Apa yang disampaikan Tim LIPI di atas pada dasarnya dapatdilihat sebagai penegasankembali pendekatan yang telahRekayasa kependudukandigunakan sebagaistrategi Pemerintah untukmendapatkan legitimasipolitik, melempangkan jalanbagi proyek pembangunan,dan membungkam suaraorang asli Papuadiusulkan Koentjaraningrat(1994) lebih dari satu dekadelalu. 66 Ada Empat sasaran pokokyang diajukan Koentjraningrat(1994) untuk membangunmasyarakat Papua. Masingmasingadalah :(1) Peningkatan SDM dengan peningkatan kesehatan dan mutugizi penduduk;(2) Kebijakan dari atas yang tidak boleh mengabaikan kepentinganpenduduk asli, tetapi senantiasa harus dilaksanakan bersamadengan kebijakan pembangunan yang mendekati mereka daribawah;(3) Semua rencana proyek pembangunan selalu harus dipersiapkandengan studi yang mendalam tentang keadaan sosial-budayapenduduk setempat; dan(4) Mengubah sikap orang Indonesia yang bukan Papua yang masihmemandang rendah Orang Papua dan menganggap merekaprimitive, malas, suka mabuk, dan tidak disiplin. 67Mengenai masalah yang terakhir, yang bagaimanapun sebagianbenar adanya, Orang non-Papua pun harus memahami latarbelakangan apa penyebab sebagian mereka berperilaku seperti itu.Koentjaraningrat (1994) mengajukan beberapa kemungkinan yangperlu diteliti lebih jauh. Pertama, mereka berperilaku demikianterjadi karena mereka bingung dengan perubahan zaman yangberlangsung cepat. Kemungkinan-kemungkinan lain adalah (a)merasa terdesak di segala lapangan masyarakat di daerah asalnyasendiri; (b) tidak suka dengan sikap merendahkan banyak orangIndonesia non-Papua yang ditujukan kepada mereka; dan (c) merasadipersalahkan mengapa untuk jabatan dalam jajaran pemerintahtertentu di daerah mereka sendiri perlu didatangkan pejabat dariluar sementara cukup banyak penduduk asli yang mampu mengisijabatan-jabatan tersebut. 68 Perilaku negatif ini boleh jadi adalahhasil dari kebijakan pembangunan di Papua selama ini yang disebutKoentjaraningrat (1994) sebagai proses ‘akulturasi salah’. 69Masalah marjinalisasi dan efek diskriminatif terhadap orangPapua akibat pembangunan ekonomi, konflik politik, dan migrasimassal ke Papua pasca Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) padatahun 1969 memang tidak terbantahkan. Secara kualitatif, orangasli Papua kalah bersaing dan termajinalisasi oleh para pendatang.Sebagian besar pendatang memang relatif lebih berpengalaman