Modul 3 - library

Bahan Bacaan
4.2
seri pembangunan dan
penguatan pemerintahan 100
Analisis Gambaran Pelayanan SKPD
Pola perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang terintegrasi
seringkali mengalami hambatan, karena keterbatasan informasi menyangkut
kondisi daerah secara komprehensif. Data yang tersedia seringkali telah usang
dan kurang bermanfaat, jika digunakan untuk merumuskan rencana pembangunan.
Optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan akan dapat dicapai dengan
tersedianya informasi profil SKPD yang akurat dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah dan komprehensif (terpadu). Hal ini berkaitan dengan penyajian gambaran
pelayanan dalam Renja SKPD yang memberikan informasi tentang bidang atau sektor
pengembangan dan hubungannya dengan sektor lainnya. Kemudian, dikompilasi dan
diintegrasikan sesuai kebutuhan, sehingga bermanfaat dalam memetakan kondisi
masyarakat dan tingkat pelayanan yang dapat dilaksanakan oleh SKPD. Hasil kajian
terhadap gambaran pelayanan SKPD bermanfaat untuk memberikan pemahaman
kepada pemangku kepentingan khususnya perencana tentang kondisi pelayanan di
daerah untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dasar berkaitan kondisi
sosial, ekonomi, pemerintahan, kependudukan, sumber daya, dan geospasial yang
menjadi data utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Meskipun dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayan Publik
secara ekplisit tidak mengatur bentuk inovasi yang harus dilakukan dan keberhasilan
praktek penerapan di berbagai daerah dalam peningkatan pelayanan publik, namun
secara substansi pelaksanaan dari peraturan tersebut mengatur penyelenggaraan
pelayanan kepada masyarakat. Misalnya, tentang kerja sama penyelenggara dengan
pihak lain dalam pemberian pelayanan publik, pengakomodasikan hak dan kewajiban
dalam pelayanan, penekanan pada standar pelayanan dan dukungan sistim informasi
dalam pelayanan dan peran serta masyarakat sudah mampu diadopsi dalam bentuk
inovasi pelayan publik tersebut. Terobosan positif berkenaan dengan inovasi yang
dilakukan daerah haruslah diakomodasi oleh peraturan daerah, sehingga tidak
mempersulit daerah untuk melakukan kreativitas dalam meningkatkan pelayanan
publik. Dengan demikian, peraturan yang ada harus dipandang sebagai kerangka
acuan tidak dimaksud untuk mempersempit ruang gerak inovasi, kreativitas dan
terobosan lain yang telah terbukti berhasil dicapai oleh daerah.
Pengertian
Analisis gambaran pelayanan SKPD merupakan instrumen penting bagi SKPD dalam
mengidentifikasi, mengorganisasikan, dan mengkoordinasikan informasi yang digunakan
sebagai bahan pengambilan keputusan serta kebijakan perencanaan. Profil pelayanan
SKPD menyediakan potret kinerja pelayanan SKPD saat ini untuk memprediksi kebutuhan
di masa yang akan datang. Gambaran kinerja pelayanan SKPD disusun berupa time series,
maka profil tersebut diharapkan dapat memberikan informasi peta perkembangan atau
kemajuan kinerja pelayanan SKPD dari waktu ke waktu dan dapat diprediksi kemungkinan
kinerja pelayanan di masa yang akan datang.