Modul 3 - library

konsekwensinya, meskipun proses pendampingan BLM PNPM-MP dan P2SPP
menjadi lebih solid, tetapi hubungan P2SPP dengan SKPD menjadi terputus.
2. Posisi setrawan dalam struktur organisasi pemerintahan. Umumnya setrawan
yang berasal dari SKPD/Bappeda adalah staf junior yang dipilih secara acak–atau
karena dianggap staf yang lebih rajin atau tidak terlalu sibuk dibandingkan yang
lain. Hal ini menyebabkan kalaupun setrawan kabupaten memberikan input
kepada SKPD, input ini dianggap hanya masukan yang dapat dengan mudah
diabaikan.
3. Jabatan dan penggantian setrawan. Setrawan ditetapkan dengan SK Bupati yang
berlaku untuk 1 (satu) tahun. Seringkali posisi setrawan berganti tiap tahun sesuai
dengan SK Bupati, atau setrawan yang telah ada akan menunggu SK Bupati baru
sebelum bertugas. Pergantian setrawan ini menyebabkan kegiatan dari setrawan
tidak berkelanjutan. Di Kabupaten Boyolali, misalnya sampai bulan April tahun
2011 SK Bupati mengenai setrawan untuk tahun 2011 belum keluar. Hal ini
menyebabkan setrawan lama tahun 2010 sudah tidak bertugas lagi, sementara
setrawan yang baru belum ada.
Dengan kendala sebagaimana dikemukakan di atas, dalam praktek fungsi setrawan
yang paling kongkrit adalah membantu BPMPD dan Faskab dalam menyeleksi
program dan kegiatan yang akan didanai oleh P2SPP. Selain itu Setrawan juga
mengkomunikasikan kepada SKPD dukungan yang harus diberikan oleh SKPD
terhadap program yang akan didanai oleh PNPM-MP dan P2SPP. Misalnya, jika BLM
PNPM-MP/P2SPP mengalokasikan untuk membangun gedung pendidikan untuk
usia dini (PAUD) maka SKPD pendidikan perlu mendukung dalam bentuk pendanaan
operasional pendidikan di PAUD tersebut. Atau jika BLM-P2SPP telah menetapkan
untuk membangun jembatan lintas kecamatan yang ini berarti urusan SKPD, maka
SKPD PU tidak perlu lagi merancang program untuk membangun jembatan. Hal
ini tentu saja dapat ditempuh dengan cara lain tanpa peran seorang setrawan.
Di Kabupaten Sumedang, BPMPD dan Bappeda mengundang SKPD-SKPD yang
terkait dengan usulan masyarakat dalam membahas program BLM P2SPP. Dalam
pembahasan, BPMPD, FasKab P2SPP dan Bappeda menetapkan program yang
akan dibiayai BLM-P2SPP setelah mendapatkan input langsung dari SKPD termasuk
dukungan yang dapat dilakukan oleh SKPD sebagai suplemen dari program BLM-
P2SPP.
Dalam konteks perencanaan reguler, upaya menselaraskan prioritas program
komunitas dengan SKPD dilakukan di forum SKPD atau gabungan Forum SKPD. Seperti
dikemukakan di atas, proses dialog dan negosiasi terjadi terutama di Kabupaten yang
menerapkan sistem PIK (kabupaten Sumedang dan Gunung Kidul). Di Kabupaten yang
tidak menerapkan PIK, strategi ini nampaknya tidak berhasil. Mekanisme lainnya adalah
di forum dialog SKPD dengan kelompok sasaran program, misalnya kelompok tani di luar
mekanisme musrenbang. Meskipun secara normatif SKPD diwajibkan menyelenggaran
konsultasi publik dalam menyusun renstra dan renja, di seluruh kabupaten tidak ada
mekanisme terlembaga mengenai dialog komunitas dengan SKPD. Dalam praktek
perencanaan, SKPD menetapkan prioritas program/kegiatan berdasarkan pada capaian
203
penyusunan
renja SKPD
seri pembangunan dan
penguatan pemerintahan