Modul 3 - library

diembannya, padahal harus segera mengeluarkan atau melaksanakan kebijakan.
Situasi ini seringkali juga menyebabkan investasi P2SPP untuk meningkatkan
kapasitas dari pejabat/staf pemerintah daerah hilang, karena pejabat/staf yang
dilatih justru ditempatkan di jabatan yang sama sekali berbeda dan tidak ada
kaitannya dengan jabatan dan pelatihan sebelumnya.
b. Kapasitas dan pelibatan Seksi Perencanaan di SKPD tentang perencanaan
partisipatif rendah, hal ini memperkuat resistensi SKPD terhadap perencanaan
hasil musrenbang. Dimana, Seksi Perencanaan SKPD memiliki otoritas untuk
menyusun program skala dinas.
c. Penyelenggaraan penguatan kapasitas menjadi program yang melekat dalam
program P2SPP. Dengan kata lain program penguatan kapasitas akan berakhir
ketika P2SPP berakhir. Karena itu tantangan ke depan bagaimana menjadikan
program penguatan kapasitas aparatur melekat pada organisasi pemerintah
daerah.
d. Umumnya posisi TAPD dan Banggar DPRD sangat kuat dalam menentukan
alokasi anggaran. Sebagai akibatnya alokasi lebih ditetapkan oleh proses
negosiasi politik ketimbang mempertimbangkan prioritas pembangunan yang
bersifat teknokratis dan berasal dari masyarakat.
Selain persoalan yang bersifat teknis dan kelembagaan di tingkat lokal, program
P2SPP juga menghadapi tantangan yang bersifat makro, yaitu:
a. Faktor yang berdampak langsung pada alokasi anggaran berupa diskresi keuangan
daerah untuk belanja pembangunan. Penyempurnaan prosedur perencanaan/
penganggaran tanpa upaya untuk memperbesar diskresi anggaran daerah,
tampaknya akan mendapatkan masalah yang serius. Contohnya, dengan adanya
kenaikan gaji pada tahun 2010, maka terjadi kemerosotan belanja program
berdasarkan kebutuhan daerah dan sebagai akibatnya belanja SKPD dan jumlah
ADD cenderung menurun di Pulau Jawa. Di Boyolali, ADD sebelumnya adalah
60jt/desa dan saat ini menjadi 28 jt/desa, dan PIK di Kabupaten Sumedang yang
diproyeksikan 25 milyar, hanya dapat dialokasikan 15 milyar.
b. Meskipun kebijakan desentralisasi politik belum diikuti dengan kebijakan
desentralisasi administrasi dan keuangan di Indonesia. Hal Ini terbukti masih
dibahasnya dua RUU yang berkaitan dengan desentralisasi administrasi
pemerintahan (sebagai revisi UU 32/2004) dan RUU Desa. Dari pandangan yang
ada, untuk mengatasi kendala pembangunan di tingkat kabupaten karena
kapasitas fiskal yang terbatas, tampak di satu sisi ada aspirasi untuk memperkuat
desa dengan memberikan langsung transfer ADD dari pusat dan di sisi lain
ada kekuatan yang menginginkan peran provinsi lebih kuat melalui program
dekonsentrasi termasuk program yang berbasis pada kebutuhan komunitas.
Desain kebijakan desentralisasi ini tentu saja akan berdampak pada kelembagaan
yang efektif dalam mendorong pembangunan yang berbasis pada kebutuhan
komunitas di tingkat pemerintahan formal.
201
penyusunan
renja SKPD
seri pembangunan dan
penguatan pemerintahan