Modul 3 - library

seri pembangunan dan
penguatan pemerintahan 130
atau diprioritaskan untuk tahun berikutnya. Oleh karena itu, proses fasiltasi review
hasil pelaksanaan Renja SKPD hendaknya dijelaskan kerangka filosofisnya termasuk
perangkat pisau analisis (tools) sebelum proses review dilakukan. Pemahaman
terhadap aspek teknis penilaian dan perangkingan termasuk kemampuan analisis
terhadap perubahan dan aspek ikutannya akan sangat menentukan penetapan
usulan yang dapat diterima semua pihak.
a. Penerimaaan dan pemahaman yang benar terkait mekanisme dan teknis review
hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD perlu diintensifkan dengan menjalin
koordinasi lintas sektor dan lintas instansi secara efektif dan efisien, sehingga
dapat mendukung sebuah perencanaan pembangunan peka konflik dan
terintegrasi. Perlunya komitmen bersama dari semua pemangku kepentingan
agar konsisten terhadap alur mekanisme perencanaan.
b. Perlu adanya landasan yang kuat baik regulasi maupun administratif menyangkut
mekanisme dan prosedur kerja yang menjadi acuan dalam penentuan prioritas
program dan usulan kegiatan. Adanya kepastian hukum, diharapkan upaya
penyediaan, pengelolaan, pendistribusian dan penyebarluasan, serta data
sharing dapat berjalan dengan baik, termasuk pembakuan kelembagaan dan
tata kerja, pengelolaan data spasial termasuk baseline usulan atau program, baik
di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.
c. Perlu dilakukan standarisasi data program dan usulan kegiatan yang akan menjadi
acuan semua pihak dalam rangka implementasi rencana kegiatan tahunan.
Standar yang telah dibakukan diharapkan dapat didukung oleh komitmen
berbagai pihak, baik di tingkat basis hingga para pengambil kebijakan, sehingga
kendala teknis dapat diminimalisir.
d. Perlu dilakukan percepatan penyediaan peta dasar tentang kondisi sosial dan
kerentanan dengan tingkat ketelitian yang memadai untuk seluruh wilayah
yang sangat diperlukan dalam penyusunan Renja SKPD. Diharapkan peta dasar
tersebut dapat didistribusikan ke seluruh pihak terkait, baik di pusat maupun di
daerah. Hal ini sangat mendukung kebijakan pemerintah yang tertuang dalam
UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya terkait dengan
upaya penyesuaian substansi rencana tata ruang wilayah dan peraturan daerah
tentang rencana pengembangan wilayah dalam waktu yang relatif singkat (satu
hingga tiga tahun).
e. Perlu upaya peningkatan kapasitas SKPD, khususnya kesiapan tenaga profesional,
baik kualitas maupun kuantitas, dalam penyediaan, pengelolaan, pendistribusian,
penyebarluasan dan pelaksanaan data sharing, serta penguasaan teknologi
dalam rangka implementasi program pelayanan kepada masyarakat.