Modul 3 - library

Dalam penyempurnaan prosedur tersebut, tindakan penyederhanaan yang
dilakukan biasanya menyangkut: Abolish, Combine, Simplify, Decentralize (ACSD). Apakah
suatu proses bisa dihapus (abolish) saja, atau lebih baik digabung (combine) antar
beberapa proses, atau hanya perlu disederhanakan (simplify). Dalam beberapa kasus
banyak kegiatan yang sifatnya teknis yang bisa didesentralisasikan kepada pelaksana, tidak
harus oleh kepala dinas, apalagi kepala daerah. Caranya dengan dilakukan musyawarah
dengan berbagai pihak yang berkepentingan sehingga menjadi bahan untuk dimintakan
persetujuannya. Selanjutnya, dibahas di tingkat unit kerja terkait yang mengacu pada
kesepakatan capaian target yang diharapkan dari perbaikan prosedur tersebut. Misalnya,
waktu layanan diperpendek, sistem online, standar kualitasnya, dan bagaimana pelayanan
disajikan.
Kinerja Manajemen dan SDM
Peningkatan kinerja manajemen pelayanan dilakukan untuk mencapai pelayanan
yang lebih “cepat, mudah, terjangkau dan merata, sesuai kebutuhan kelompok
sasaran”, dengan fokus pada perbaikan aspek personil. Tujuan spesifiknya adalah
menyusun program pengembangan kompetensi personil untuk meningkatkan
kemampuannya dalam manajemen dan pelaksanaan pelayanan publik. Mendukung
program peningkatan prosedur dan organisasi pelayanan dengan mengisi posisi
yang disarankan, dan program pengembangan kemampuan personil yang ada sesuai
peran dan kebutuhan (requirement) baru dalam pengembangan kapasitas organisasi
pelayanan.
Seleksi dan Rekrutmen. Proses pengembangan personil dalam rangka peningkatan
kinerja pelayanan secara keseluruhan harus memenuhi standar dan kriteria tertentu.
Pada umumnya setiap instansi memiliki standar dan kriteria sendiri. Hal ini perlu diberi
perhatian agar sesuai dengan fungsinya sebagai pengelola dan pelaksana pelayanan
publik. Ada dua alternatif untuk memperoleh personil yang dibutuhkan: direkrut dari
luar, atau diangkat dari personil Pemda yang ada. Namun keduanya tetap harus melalui
seleksi dari beberapa calon, atas dasar kriteria profesionalisme yang disepakati bersama.
Bagian ini merupakan tahap yang rawan, karena seringkali ada tekanan dari berbagai
pihak untuk menempatkan orangnya. Kriteria yang digunakan untuk menilai calon,
sebaiknya mencakup Pengetahuan–Keterampilan–Sikap (knowledge–attitude–skill). Selain
profesional dalam arti pengetahuan dan keterampilan, tapi juga punya sikap melayani
masyarakat. Sesuai dengan tuntutan “pelayanan prima”, diperlukan kriteria yang terukur
untuk menilai calon melalui uji kelayakan dan kepantasan (fit and proper test).
Pengembangan Standar Kompetensi. Dengan mengetahui kebutuhan akan
peningkatan kompetensi, selanjutnya dapat disusun program peningkatan kompetensi
personil. Program pelatihan, mungkin perlu juga pemagangan, ini tentunya dilakukan
bertahap sesuai dengan penjadwalan dan ketersediaan sumber daya. Jika mengirim
banyak personil dalam waktu pendek masih belum bisa dilakukan, dapat dilakukan upgrading
dasar untuk semua personil, agar setidaknya setiap personil punya pemahaman
dan visi bersama atas perbaikan sistem pelayanan yang dilakukan. Hal ini penting,
karena salah satu syarat kunci peningkatan pelayanan publik berupa perubahan “service
orientation” dari para personil yang terlibat.
153
penyusunan
renja SKPD
seri pembangunan dan
penguatan pemerintahan