Modul 3 - library

merancang raperda tentang Pemberian Kewenangan ke Desa dan Sistem Pembangunan
Partisipatif Daerah. Raperda ini didiskusikan secara intensif dengan SKPD terkait dan DPRD.
Melalui proses yang panjang, akhirnya kedua raperda tersebut disahkan menjadi Perda
No. 12/2010 dan Perda No. 13/2010. Perda No. 12/2010 adalah Perda tentang Pemberian
Kewenangan kepada Desa, termasuk pemberian kewenangan untuk melaksanakan BLM
yang berasal dari APBD Kabupaten manakala program tersebut berskala desa dan mampu
dilakukan oleh pemerintahan/masyarakat desa. Sedangkan, Perda 13/2010 merupakan
peraturan tentang Sistem Pembangunan Partisipatif Daerah yang di dalamnya mencakup
perencanaan, pelaksanaan dan monitoring/evaluasi pembangunan secara partisipatif.
Kedua perda ini memberikan landasan yang kokoh bagi penguatan partisipasi komunitas
dalam pembangunan.
Kerangka Regulasi Kecamatan sebagai Unit Kerja SKPD
Kerangka regulagi mengenai kecamatan, telah menempatkan kecamatan sebagai
SKPD yang memiliki lingkup tugas yang luas sekaligus juga tidak jelas. Hal ini, merupakan
peluang bagi P2SPP untuk mendefinsikasn peran kecamatan secara kongkrit dalam
konteks hubungan kecamatan dengan community driven development. Untuk dapat
menjalankan fungsi supervisi terhadap desa, sekaligus sebagai unit pelayanan untuk
meningkatkan kualitas dan mendorong pembangunan berdasarkan pada kebutuhan
komunitas maka camat perlu membentuk kelompok tugas di tingkat kecamatan
yang terdiri atas FK, (FDM, untuk Sumedang), Setrawan/Kasi PMD, BKAD, TPM dan
CBO yang berfungsi untuk:
a. Menjabarkan RPJMD ke dalam rencana pembangunan di tingkat kecamatan
yang menjadi rujukan desa dalam menyusun RPJMDes/RKPDes/APBDes.
b. Menjadi forum pendamping penguatan desa dalam hal perencanaan dan
penganggaran partisipatif.
c. Melakukan verifikasi usulan musrenbang untuk dana PIK (jika konsep PIK diadopsi
oleh kabupaten).
d. Pendampingan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa–melalui ADD.
e. Bekerja sama dengan BPMPD mendeliver pelatihan penguatan untuk desa.
Rekomendasi Berkaitan dengan Penyaluran Prioritas
Komunitas Kepada SKPD
Sebagaimana dikemukakan dalam rekomendasi sebelumnya, jika PIK tidak diadosi
oleh kabupaten, maka program P2SPP perlu mencari alternatif lain untuk komunikasi
antara prioritas komunitas dengan SKPD. Salah satu wahana yang dimungkinkan oleh
regulasi adalah UPTD-SKPD langsung berdialog dengan komunitas/desa sebagai
mekanisme konsultasi dan akuntabilitas publik. Proses ini dilakukan dalam konteks
penyusunan Renstra dan Renja SKPD tanpa memperhatikan jadwal musrenbang
205
penyusunan
renja SKPD
seri pembangunan dan
penguatan pemerintahan