Modul 3 - library
Modul 3 - library
Modul 3 - library
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
seri pembangunan dan<br />
penguatan pemerintahan 148<br />
Maksud dan Tujuan<br />
Maksud dilakukannya perumusan isu-isu pokok penyelenggaraan tugas dan fungsi<br />
SKPD dalam mengidentifikasi kebutuhan, permasalahan dan tindakan yang diperlukan<br />
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan dengan kapasitas,<br />
organisasi, manajemen dan sumber daya yang dimiliki sesuai tugas dan fungsinya.<br />
Secara khusus kegiatan ini bertujuan:<br />
a. Mengetahui sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang<br />
terkait dengan pelayanan SKPD. Khusus untuk SKPD provinsi, juga harus melihat<br />
sejauhmana sinergitas dan koordinasi perencanaan maupun pelaksanaan<br />
pembangunan antara SKPD provinsi dengan SKPD kabupaten/kota serta<br />
dengan Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat dalam mencapai tujuan<br />
pembangunan.<br />
b. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam<br />
menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD.<br />
c. Memahami dampaknya terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan strategi<br />
pembangunan daerah, serta keterkaitannya terhadap capaian program di tingkat<br />
nasional dan internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet<br />
Goals).<br />
d. Mengindetifikasi tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.<br />
e. Memformulasikan isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis<br />
untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun<br />
yang di rencanakan.<br />
Manfaat<br />
SKPD sebagai sebuah lembaga pemerintah yang memiliki tugas memberikan pelayanan<br />
kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya perlu memiliki landasan logis<br />
dalam menentukan fokus isu-isu pelayanan yang menjadi mandatnya. Manfaat dari<br />
perumusan isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD diantaranya:<br />
a. Tersedianya informasi dan data yang menggambarkan kedudukan dan tingkat<br />
kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD.<br />
b. Terbangunnya koordinasi dan keselarasan perencanaan antarkelembagaan<br />
pemerintah khusus dengan Kementerian dan lembaga terkait, SKPD provinsi,<br />
dan SKPD kabupaten/ kota dalam mencapai tujuan pembangunan<br />
c. Tersedianya kerangka kerja logis dalam merespon kebutuhan pelayanan dalam<br />
rangka peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.<br />
d. Pemahaman yang sama antarpemangku kepentingan terkait dengan<br />
permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas<br />
dan fungsi SKPD.