Modul 3 - library

seri pembangunan dan
penguatan pemerintahan 204
yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra SKPD. Menurut mereka capaian yang
telah ditetapkan oleh kedua dokumen ini lebih mengikat, ketimbang aspirasi yang berasal
dari komunitas. Dari sisi dinas bukan berarti proposal program dari masyarakat sama sekali
tidak berguna. Setidaknya ada dua kegunaan proposal dari masyarakat yaitu: (1) menutupi
kelemahaman dalam memahami situasi terkini karena survey tidak selalu dapat dilakukan
dan (2) seringkali program dari dinas masih bersifat umum, usulan masyarakat dapat
memberikan input mengenai dimana satu kegiatan itu sebaiknya dilaksanakan sesuai
dengan prioritas lokasi.
Dialog dengan DPRD untuk mempengaruhi
Alokasi Anggaran dan Kebijakan
Salah satu isu penting P2SPP adalah meningkatkan akuntabilitas dan responsibilitas
anggota DPRD terhadap kebutuhan masyarakat yang diwujudkan dengan alokasi
anggaran dan kebijakan publik yang berpihak pada kelompok miskin. Meningkatkan
akuntabilitas dan responsibilitas anggota DPRD, program P2SPP mencoba
menghubungkan masyarakat dengan DPRD dalam satu forum dialog. Dari 6 (enam)
lokasi studi, hanya tiga kabupaten yang menyelenggarakan forum dialog ini dengan
nama yang berbeda, yaitu lokakarya (Kabupaten Ngada dan Boyolali) dan rapat dengar
pendapat (Kabupaten Sumedang). Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tapin, tidak
menyelenggarakan forum dialog komunitas dengan DPRD untuk advokasi kebijakan
dengan alasan forum tersebut terlalu ‘jauh’ dan bersifat politis sehingga di luar
kewenangan FasKab dan PJOK untuk menyelenggarakan forum tersebut. Pelaksana
program P2SPP di Kabupaten Batanghari dan Tapin lebih memilih untuk fokus pada
pendampingan dana BLM PNPM-MP dan P2SPP. Sedangkan kabupaten Gunung Kidul,
belum menyelenggarakan kegiatan lokakarya karena masih baru dan sedang mencari
format yang tepat untuk penyelenggaraan forum tersebut.
Dampak konkrit dari dialog DPRD dan komunitas terutama adalah komitmen DPRD
untuk mengalokasikan DDUB demi keberlanjutan PNPM-MP dan P2SPP komitmen yang
sebenarnya telah ditetapkan dalam aturan jika daerah ingin mendapatkan program
PNPM. Dampak lainnya, terutama di Kabupaten Ngada, DPRD mendapatkan input
mengenai prioritas komunitas, dan bersedia memperjuangkan prioritas komunitas dalam
forum pembahasan antara SKPD dengan Tim Banggar DPRD. Sedangkan di kabupaten
Sumedang, dialog yang terlembaga antara DPRD dan perwakilan komunitas (Forum
Delegasi Musrenbang) untuk pembahasan anggaran sudah terjadi sejak tahun 2008
dengan berlandaskan pada Perda No. 1/2007. Dialog antara DPRD (terutama anggota
Banggar DPRD) dengan Forum Delegasi Musrenbang dilakukan di gedung DPRD untuk
membahas prioritas alokasi anggaran terutama untuk anggaran yang diusulkan oleh
komunitas dalam forum musrenbang kecamatan dan SKPD.
Dampak yang tidak langsung dengan adanya komunikasi antara perwakilan
komunitas yang hadir dalam diskusi–terutama BKAD dengan anggota DPRD. Komunikasi
ini merupakan modal awal bagi komunitas untuk mendiskusikan dan menyampaikan
aspirasi untuk isu yang lain. Komunikasi antara perwakilan komunitas BKAD dari seluruh
kecamatan dengan DPRD menjadi penting dalam mendukung advokasi kebijakan
di tingkat lokal. Di Kabupaten Ngada, BPMPD bekerja sama dengan jaringan BKAD