Modul 3 - library

seri pembangunan dan
penguatan pemerintahan 30
Proses demokratis dan partisipatif diwujudkan dalam bentuk naskah kesepakatan
pemangku kepentingan melalui proses konsultasi publik pada tahapan penting
perencanaan dan Forum Lintas Pelaku Renja SKPD yang berisikan konsensus atau
kesepakatan terhadap isu-isu prioritas pelayanan SKPD dalam jangka menengah,
rumusan tujuan, arah, strategi dan kebijakan pembangunan SKPD, keuangan dan
pembiayaan SKPD, program prioritas, pagu indikatif program serta kegiatan.
Politis
Dokumen Renja SKPD merupakan hasil kesepakatan berbagai unsur dan kekuatan
politik dalam kerangka mekanisme pemerintahan yang diatur melalui undangundang.
Dengan kata lain Renja SKPD sebagai sebuah produk politik yang dalam
penyusunannya melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politis terutama
Kepala Daerah Terpilih dan DPRD:
•
•
•
•
•
•
•
Dilakukan konsultasi dengan KDH Terpilih untuk penerjemahan yang tepat dan
sistematis atas visi, misi, dan program Kepala Daerah Terpilih ke dalam tujuan,
strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah.
Melibatkan DPRD dalam proses penyusunan Renja SKPD.
Beberapa pokok pikiran DPRD menjadi acuan dalam proses penyusunan Renja
SKPD.
Tersedianya naskah akademis (NA) untuk mendukung proses pengesahan Renja
SKPD.
Review dan evaluasi dari DPRD terhadap rancangan Renja SKPD.
Review, saran dan masukan Kepala Daerah (gubernur/bupati/walikota) berkaitan
terhadap rancangan Renja SKPD.
Dilakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Qanun) Renja
SKPD.
Pengesahan Renja SKPD sebagai Peraturan Kepala (perka) SKPD yang mengikat
semua pihak untuk melaksanakannya dalam satu tahun ke depan.
Bottom-up Planning
Prinsip bottom up plannning sebagai sebuah paradigma pembangunan yang
mengedepankan masyarakat sebagai pelaku utama dalam keseluruhan proses
pembangunan baik tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.
Masyarakat secara optimal dapat memberikan masukan berupa ide, gagasan dan
harapan kepada pemerintah dalam merumuskan program pembangunan. Tujuan
yang ingin dicapai masyarakat dapat berjalan, sehingga masyarakat dapat melihat
apa yang diperlukan dan apa yang diinginkan. Pemerintah dapat mengambil peran
sebagai fasilitator dikarenakan ada peran masyarakat lebih banyak. Masyarakat akan