20141222_MajalahDetik_160

NASIONAL
Cuma,
persoalannya,
hanya 1.000 meter
(persegi). Itu belum
cukup, jadi harus
beli tanah lain.
Agun Gunanjar Sudarsa
bekas pembangunan Terminal Karangkobar
yang mangkrak. Tanah terminal itu memang
milik Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
“Cuma, persoalannya, hanya 1.000 meter
(persegi). Itu belum cukup, jadi harus beli tanah
lain,” kata Wakil Bupati Banjarnegara Hadi
Supeno, Kamis pekan lalu.
Relokasi baru dilakukan setelah jatuh korban.
Padahal jatuhnya korban bisa dicegah
seandainya bencana tersebut diantisipasi.
Apalagi, pada awal Desember lalu, Pusat
Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
(PVMBG) melayangkan surat
peringatan mengenai potensi tanah
longsor di kawasan Banjarnegara
kepada Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah. Surat itu menyebutkan Karangkobar
termasuk 20 kecamatan
di Banjarnegara yang rawan tanah
longsor dengan tingkat menengah
hingga tinggi.
Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan
Gerakan Tanah PVMBG, Gede Suantika, menuturkan
lembaganya hanya memberikan
peringatan mengenai daerah-daerah yang
berpotensi terjadi tanah longsor, dari level rendah,
menengah, hingga tinggi. Namun tindak
lanjutnya menjadi urusan pemerintah daerah.
“Kami memantau sebulan sekali,” ujarnya saat
dihubungi secara terpisah.
Tapi Gede tak ingin menyalahkan siapa pun.
Ia juga membantah tidak adanya respons yang
baik dari pemerintah menanggapi peringatan
potensi tanah longsor tersebut. “Respons mereka
selalu bagus,” tuturnya.
Kendati begitu, Gede berharap peringatan
itu disosialisasi kepada warga di setiap kecamatan
yang berpotensi terjadi bencana. Warga
perlu dibekali pengetahuan soal karakteristik
tanah longsor dan dilibatkan dalam memantau
pergerakan tanah di kawasan tempat tinggal
mereka.
Pendapat senada dikatakan Edi Prasetyo
Utomo, 58 tahun, peneliti tanah longsor senior
pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Peneliti geologi lingkungan yang selama 33
tahun ini berfokus mengamati pergerakan tanah
tersebut juga meminta pemerintah daerah
MAJALAH DETIK 22 - 28 DESEMBER 2014