20141222_MajalahDetik_160

FOKUS
Petani Desa Piondo didampingi
Eva Susanti Bande menemui
mantan Menteri Kehutanan
Zulkifli Hasan. Mereka
mengadukan pelanggaran izin
HTI yang dilakukan PT BHP.
ANTARA FOTO/YUDHI MAHATMA
didapat tahun 1996 itu dicabut, maka ia akan
melakukannya.
Pada 17 Maret 2011, Bupati Banggai Ma'mun
Amir akhirnya mengeluarkan rekomendasi
agar izin BHP dicabut. Namun, sampai lengser,
Zulkifli belum memenuhi janjinya. “Alhamdulillah
sampai sekarang belum (dicabut),” ujar
Badaruddin menyindir.
Namun aksi petani yang diikuti Eva siang itu
berujung pada perusakan kantor BHP, yang
sahamnya sudah dibeli penuh PT Kurnia Luwuk
Sejati (KLS). Selain itu, satu unit buldoser BHP
yang berada di Desa Owelolu (Unit 26) dibakar.
Massa yang sudah emosional juga membakar
kamp dan ekskavator BHP di Desa Bukit Jaya.
Malam harinya, aparat dari Polres Banggai
dan Polsek Toili menangkap Eva dan seorang
petani Nasrun M’bau. Ia kemudian dibawa ke
Markas Polres Luwuk, yang berjarak 70 kilometer
dari Toili. Secara bergiliran, petani-petani
lainnya menyusul digelandang ke Polsek Toili.
Total ada 23 petani yang dijadikan tersangka
terkait aksi itu.
Selain diinterogasi, para petani itu mengalami
berbagai macam penyiksaan di kantor
polisi. Ada yang dipukul pakai tangan kosong
dan senter. Beruntung, menurut Nyoman,
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia saat
itu, Ridha Saleh, cepat datang. “Polisi sampai
ditunjuk-tunjuk sama Ridha Saleh,” kata Nyoman
kepada majalah detik.
Singkat cerita, Eva dijatuhi hukuman 4 tahun
6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Luwuk.
Ia dikenai Pasal 160 KUHP tentang penghasutan.
Selain Eva, dua petani mendapat hukuman
setahun lebih rendah, yakni Nyoman Suwarna
MAJALAH DETIK 22 - 28 DESEMBER 2014