You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
HUKUM<br />
Warga berorasi di depan<br />
kantor Pengadilan Negeri<br />
Pandeglang menuntut<br />
pembebasan tiga nelayan.<br />
DOK. LBH<br />
“Jadi, mana yang dilarang itu tafsir mereka<br />
sendiri secara sepihak. Ketika warga masuk<br />
wilayah zona yang tidak mereka ketahui dan<br />
melakukan kegiatan di sana, mereka akhirnya<br />
dikriminalisasi,” tuturnya.<br />
Namun Kepala Seksi Tindak Pidana Umum<br />
Kejaksaan Negeri Pandeglang Adhy Kusumo<br />
Wibowo menampik jika terdakwa disebut tak<br />
mengetahui batas wilayah taman nasional.<br />
Sebab, satu terdakwa, berdasarkan informasi<br />
yang ia terima, pernah menjadi tenaga honorer<br />
polisi hutan TNUK. “Yang namanya Misdan<br />
kalau enggak salah,” ucapnya saat ditemui<br />
terpisah.<br />
Majelis hakim yang diketuai Yunto Safarillo<br />
Hamonangan Tampubolon pada sidang Selasa<br />
pekan lalu itu akhirnya menolak eksepsi<br />
yang diajukan kuasa hukum ketiga terdakwa.<br />
Menanggapi hal itu, warga Desa Ujungjaya,<br />
Pandeglang, Dedy Supriyadi, mengatakan dia<br />
dan warga lain akan tetap menggelar aksi menuntut<br />
tiga nelayan tersebut dibebaskan.<br />
Mereka juga mendesak agar tapal batas<br />
kawasan taman nasional diperbaiki. Sebab,<br />
yang menjadi pangkal masalah adalah konflik<br />
agraria antara TNUK dan warga sekitar taman<br />
nasional. “Stop kriminalisasi nelayan dan petani<br />
di wilayah strategis Ujung Kulon!” kata guru<br />
sekolah dasar ini. ■<br />
ADITYA MARDIASTUTI | DEDEN G.<br />
MAJALAH DETIK 22 - 28 DESEMBER 2014
Change language