dampak industrialisasi terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat

Penataan ruang sebagai pendekatandalam pelaksanaan pembangunan telahmemiliki landasan hukum sejakpemberlakuan Undang-Undang Nomor24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.Dengan penataan ruang diharapkandapat terwujud ruang kehidupan yangaman, nyaman, produktif, danberkelanjutan. Tetapi hingga saat inikondisi yang tercipta masih belum sesuaidengan harapan. Hal ini terlihat daritantangan yang terjadi terutama semakinmeningkatnya permasalahan bencanabanjir dan longsor; semakinmeningkatnya kemacetan lalu lintas dikawasan perkotaan; belum terselesaikannyamasalah permukimankumuh; semakin berkurangnya ruangpublik dan ruang terbuka hijau di kawasanperkotaan; serta belum terpecahkannyamasalah ketidakseimbangan perkembanganantar wilayah.Berbagai permasalahan tersebutmencerminkan bahwa penerapanUndang-Undang No. 24 Tahun 1992tentang Penataan Ruang belumsepenuhnya efektif dalam menyelesaikanpermasalahan yang ada, terutamamemberikan arahan kepada seluruhpemangku kepentingan dalampenyelenggaraan penataan ruang gunamewujudkan ruang yang aman, nyaman,produktif, dan berkelanjutan. Kondisi inimerupakan latar belakang daripenyusunan dan pemberlakuan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang (UUPR) yangdimaksudkan untuk memperkuat normapenyelenggaraan penataan ruang yangsebelumnya diatur dalam Undang-Undang No.24 Tahun 1992 tentangPenataan Ruang.Adanya berbagai ketentuan barudalam UUPR memiliki implikasi terhadapberbagai aspek penyelenggaraanpenataan ruang, baik aspek kelembagaan,aspek hukum, aspek teknis, serta aspeksosiologis. Implikasi terhadap aspekkelembagaan mencakup implikasiterhadap tatanan organisasipenyelenggara pemerintahan, tatalaksana, dan kualifikasi sumber dayamanusia, baik yang bekerja pada sektorpublik (pemerintah), swasta, maupunmasyarakat pada umumnya.Berdasarkan penjelasan di atas,tentunya aspek hukum memiliki dominanpenting dalam penyusunan penataanruang perkotaan. Untuk itu, denganadanya peraturan yang jelas akanmenciptakan suasana perkotaan yangrapi, tertib, aman dan tentram dariberbagai hal yang merusak citra danpemandangan kota.Ruang Lingkup Tata Ruang KotaRencana Umum Tata Ruang Kotasecara yuridis, haruslah memuat rumusantentang kebijaksanaan pengembangankota, rencana pemanfaatan ruang kota,rencana struktur pelayanan kota,rencana sistem transportasi, rencanasistem jaringan utilitas kota, rencanafasilitas dan utilitas kota dan rencanapengelolaan pembangunan kota denganrincian sebagai berikut :a. Kebijaksanaan Pengembangan Kota,mencakup penentuan tujuanpengembangan kota, fungsi kota,strategi dasar pengembangan sektorsektordan bidang pembangunan,kependudukan, intensifikasi danekstensifikasi pemanfaatan ruangkota dan pengembangan fasilitas danutilitas.1755Jurnal Industri dan Perkotaan Volume XII Nomor 22/Agustus 2008