dampak industrialisasi terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat

Tantangan ke depan dariketentuan mengenai SPM dalambidang penataan ruang adalahmenyusun SPM dan indikatorpencapaiannya, mensosialisasikankepada pemerintah daerah, sertamelakukan pengawasan terhadapkinerja pemerintah dalammenerapkan SPM yang telahditetapkan. Tantangan yang tidakkalah pentingnya adalah merumuskanmekanisme pengambilalihankewenangan pemerintah daerahyang tidak mampu menerapkanSPM yang telah ditetapkan.5. Perhatian yang lebih besar terhadapkelestarian lingkungan hidupKondisi lingkungan hidup yangtidak kunjung membaik selamapenerapan Undang-Undang No.24Tahun 1992 tentang Penataan Ruangtelah mendorong kesadaran akanpentingnya pengaturan aspeklingkungan hidup dalam UUPR yangbaru. Di samping perhatian terhadapdaya dukung dan daya tampunglingkungan hidup sebagaimana telahdisampaikan di atas, beberapaketentuan dalam UUPR yang terkaitdengan lingkungan hidup, antara lain,adalah:a. Ketentuan agar alokasi kawasanhutan dalam satu daerah aliransungai (DAS) sekurangkurangnya30% (tigapuluhpersen) dari luas DAS dengandistribusi disesuaikan dengankondisi ekosistem DAS;b. Ketentuan agar alokasi ruangterbuka hijau (RTH) di kawasanperkotaan sekurang-kurangnya30% (tigapuluh persen) dari luaskawasan perkotaan, di mana2/3nya adalah RTH publikdengan distribusi disesuaikandengan sebaran penduduk.Tantangan dari penerapan ketentuanini adalah:a. Kemungkinan penurunan luaskawasan hutan dan RTH dalamsatu wilayah administrasi yangmemiliki kawasan hutan dan/atau RTH lebih dari 30% (tigapuluh persen) sebagaimanadisyaratkan dalam UUPR;b. Pendistribusian kawasan hutandalam satu DAS yangdisesuaikan dengan kondisiekosistem DAS dapat berujungpada konsentrasi kawasan hutandi wilayah hulu;Kesimpulan1. Pemberlakuan Undang-UndangNomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang merupakan upayauntuk lebih mengefektifkan fungsipenataan ruang sebagai pendekatanstrategis dalam pembangunan yangbertujuan untuk mewujudkan ruangkehidupan yang aman, nyaman,produktf, dan berkelanjutan.2. Penerapan Undang-Undang Nomor26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang menghadapi tantangan yangcukup berat, terutama dalampenerapan berbagai ketentuan baruterutama berkaitan denganpembagian kewenangan, perubahanmuatan rencana, penegasan hak dankewajiban masyarakat, pengenaansanksi, keterkaitan antara rencanatata ruang dan program-programpembangunan sektoral/wilayah,serta batas waktu penyesuaianrencana tata ruang wilayah dengan1761Jurnal Industri dan Perkotaan Volume XII Nomor 22/Agustus 2008