Undang Nomor 22 Tahun 2009 - Bphn

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 103 -Bagian KeempatSanksi AdministratifPasal 218(1) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai dampaklingkungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalansebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 dikenai sanksiadministratif berupa:a. peringatan tertulis;b. denda administratif;c. pembekuan izin; dan/ataud. pencabutan izin.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan kriteriapengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.BAB XIIIPENGEMBANGAN INDUSTRI DAN TEKNOLOGI SARANADAN PRASARANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALANBagian KesatuUmumPasal 219(1) Pengembangan industri dan teknologi sarana danPrasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:a. rancang bangun dan pemeliharaan KendaraanBermotor;b. peralatan penegakan hukum;c. peralatan uji laik kendaraan;d. fasilitas Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, danKelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;e. peralatan registrasi dan identifikasi Kendaraan danPengemudi;f. teknologi serta informasi Lalu Lintas dan AngkutanJalan;g. fasilitas pendidikan dan pelatihan personel LaluLintas dan Angkutan Jalan; danh. komponen pendukung Kendaraan Bermotor.(2) Pemberdayaan . . .www.bphn.go.id