Undang Nomor 22 Tahun 2009 - Bphn

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 120 -(3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerahmempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan,pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan olehmasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).Pasal 257Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal256 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok,organisasi profesi, badan usaha, atau organisasikemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dankemitraan.Pasal 258Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan saranadan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalulintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan,Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas danAngkutan Jalan.BAB XIXPENYIDIKAN DAN PENINDAKAN PELANGGARANLALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALANBagian KesatuPenyidikanPasal 259(1) Penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan AngkutanJalan dilakukan oleh:a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; danb. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberiwewenang khusus menurut Undang-Undang ini.(2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidangLalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a terdiri atas:a. Penyidik; danb. Penyidik Pembantu.Paragraf 1 . . .www.bphn.go.id