Undang Nomor 22 Tahun 2009 - Bphn

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 18 -Paragraf 2Penggunaan dan Perlengkapan JalanPasal 21(1) Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yangditetapkan secara nasional.(2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasanpermukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, danjalan bebas hambatan.(3) Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangankhusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkanbatas kecepatan paling tinggi setempat yang harusdinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.(4) Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebashambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 (enampuluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaturdengan peraturan pemerintah.Pasal 22(1) Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratanlaik fungsi Jalan secara teknis dan administratif.(2) Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan uji kelaikanfungsi Jalan sebelum pengoperasian Jalan.(3) Penyelenggara Jalan wajib melakukan uji kelaikan fungsiJalan pada Jalan yang sudah beroperasi secara berkaladalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahundan/atau sesuai dengan kebutuhan.(4) Uji kelaikan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud padaayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh tim uji laik fungsiJalan yang dibentuk oleh penyelenggara Jalan.(5) Tim uji laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud padaayat (4) terdiri atas unsur penyelenggara Jalan, instansiyang bertanggung jawab di bidang sarana dan PrasaranaLalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Kepolisian NegaraRepublik Indonesia.(6) Hasil . . .www.bphn.go.id