Undang Nomor 22 Tahun 2009 - Bphn

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 122 -Pasal 261Penyidik Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259ayat (2) huruf b mempunyai wewenang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 260 ayat (1), kecuali mengenaipenahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1)huruf h yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenangdari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidangLalu Lintas dan Angkutan Jalan.Paragraf 2Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri SipilPasal 262(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksuddalam Pasal 259 ayat (1) huruf b berwenang untuk:a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaranpersyaratan teknis dan laik jalan KendaraanBermotor yang pembuktiannya memerlukan keahliandan peralatan khusus;b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinanangkutan orang dan/atau barang dengan KendaraanBermotor Umum;c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatandan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempatpenimbangan yang dipasang secara tetap;d. melarang atau menunda pengoperasian KendaraanBermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknisdan laik jalan;e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilikKendaraan Bermotor, atau Perusahaan AngkutanUmum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laikjalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan;dan/atauf. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atausurat izin penyelenggaraan angkutan umum ataspelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a,huruf b, dan huruf c dengan membuat danmenandatangani berita acara pemeriksaan.(2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Terminaldan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secaratetap.(3) Dalam . . .www.bphn.go.id