Undang Nomor 22 Tahun 2009 - Bphn

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 74 -(2) Pemerintah Daerah provinsi wajib menjamin tersedianyaangkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ataubarang antarkota dalam provinsi.(3) Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamintersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orangdan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota.(4) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan olehbadan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.Bagian KetigaAngkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor UmumParagraf 1UmumPasal 140Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan BermotorUmum terdiri atas:a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umumdalam trayek; danb. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidakdalam trayek.Paragraf 2Standar Pelayanan Angkutan OrangPasal 141(1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standarpelayanan minimal yang meliputi:a. keamanan;b. keselamatan;c. kenyamanan;d. keterjangkauan;e. kesetaraan; danf. keteraturan.(2) Standar . . .www.bphn.go.id