Undang Nomor 22 Tahun 2009 - Bphn

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 97 -Pasal 201(1) Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat,melaksanakan, dan menyempurnakan sistem keamanandengan berpedoman pada program nasional KeamananLalu Lintas dan Angkutan Jalan.(2) Kendaraan Bermotor Umum harus dilengkapi denganalat pemberi informasi untuk memudahkan pendeteksiankejadian kejahatan di Kendaraan Bermotor.Pasal 202Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan program nasionalKeamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 200 dan Pasal 201 diatur denganperaturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.Bagian KeduaKeselamatan Lalu Lintas dan Angkutan JalanPasal 203(1) Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnyaKeselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.(2) Untuk menjamin Keselamatan Lalu Lintas dan AngkutanJalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkanrencana umum nasional Keselamatan Lalu Lintas danAngkutan Jalan, meliputi:a. penyusunan program nasional kegiatan KeselamatanLalu Lintas dan Angkutan Jalan;b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas danperlengkapan Keselamatan Lalu Lintas danAngkutan Jalan;c. pengkajian masalah Keselamatan Lalu Lintas danAngkutan Jalan; dand. manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan AngkutanJalan.Pasal 204(1) Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat,melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemenkeselamatan dengan berpedoman pada rencana umumnasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.(2) Kendaraan . . .www.bphn.go.id