Undang Nomor 22 Tahun 2009 - Bphn

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 90 -b. tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalamtrayek.Pasal 182(1) Tarif Penumpang untuk angkutan orang dalam trayekterdiri atas:a. tarif kelas ekonomi; danb. tarif kelas nonekonomi.(2) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh:a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana danPrasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untukangkutan orang yang melayani trayek antarkotaantarprovinsi, angkutan perkotaan, dan angkutanperdesaan yang wilayah pelayanannya melampauiwilayah provinsi;b. gubernur untuk angkutan orang yang melayanitrayek antarkota dalam provinsi serta angkutanperkotaan dan perdesaan yang melampaui batas satukabupaten/kota dalam satu provinsi;c. bupati untuk angkutan orang yang melayani trayekantarkota dalam kabupaten serta angkutan perkotaandan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalamkabupaten; dand. walikota untuk angkutan orang yang melayani trayekangkutan perkotaan yang wilayah pelayanannyadalam kota.(3) Tarif Penumpang angkutan orang dalam trayek kelasnonekonomi ditetapkan oleh Perusahaan AngkutanUmum.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif penumpangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganperaturan Menteri yang bertanggung jawab di bidangsarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Pasal 183(1) Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalamtrayek dengan menggunakan taksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 151 huruf a ditetapkan olehPerusahaan Angkutan Umum atas persetujuanPemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masingberdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.(2) Tarif . . .www.bphn.go.id