Undang Nomor 22 Tahun 2009 - Bphn

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 98 -(2) Kendaraan Bermotor Umum harus dilengkapi denganalat pemberi informasi terjadinya Kecelakaan Lalu Lintaske Pusat Kendali Sistem Keselamatan Lalu Lintas danAngkutan Jalan.Pasal 205Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan rencana umumnasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalansebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (2) dankewajiban Perusahaan Angkutan Umum membuat,melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemenkeselamatan serta persyaratan alat pemberi informasiKecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal204 diatur dengan peraturan pemerintah.Bagian KetigaPengawasan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan JalanPasal 206(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan program Keamanandan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalanmeliputi:a. audit;b. inspeksi; danc. pengamatan dan pemantauan.(2) Audit bidang Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adilaksanakan oleh auditor independen yang ditentukanoleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.(3) Audit bidang Keselamatan Lalu Lintas dan AngkutanJalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adilaksanakan oleh auditor independen yang ditentukanoleh pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.(4) Inspeksi bidang Keamanan Lalu Lintas dan AngkutanJalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bdilaksanakan secara periodik berdasarkan skala prioritasoleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.(5) Inspeksi . . .www.bphn.go.id