Undang Nomor 22 Tahun 2009 - Bphn

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 79 -b. bupati untuk taksi yang wilayah operasinya beradadalam wilayah kabupaten;c. gubernur untuk taksi yang wilayah operasinyamelampaui wilayah kota atau wilayah kabupatendalam 1 (satu) wilayah provinsi; ataud. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana danPrasarana Lalu lintas dan Angkutan Jalan untuktaksi yang wilayah operasinya melampaui wilayahprovinsi.Pasal 153(1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 151 huruf b dilarang menaikkandan/atau menurunkan Penumpang di sepanjangperjalanan untuk keperluan lain di luar pelayananangkutan orang dalam trayek.(2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakandengan menggunakan mobil penumpang umum ataumobil bus umum.Pasal 154(1) Angkutan orang untuk keperluan pariwisatasebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf c harusdigunakan untuk pelayanan angkutan wisata.(2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluanpariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmenggunakan mobil penumpang umum dan mobil busumum dengan tanda khusus.(3) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata tidakdiperbolehkan menggunakan Kendaraan BermotorUmum dalam trayek, kecuali di daerah yang belumtersedia angkutan khusus untuk pariwisata.Pasal 155(1) Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 151 huruf d harus dilaksanakan melaluipelayanaan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.(2) Angkutan . . .www.bphn.go.id