Undang Nomor 22 Tahun 2009 - Bphn

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 14 -(3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalansebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:a. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan AngkutanJalan Nasional;b. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan AngkutanJalan Provinsi; danc. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan AngkutanJalan Kabupaten/Kota.Pasal 15(1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan JalanNasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3)huruf a disusun secara berkala denganmempertimbangkan kebutuhan transportasi dan ruangkegiatan berskala nasional.(2) Proses penyusunan dan penetapan Rencana IndukJaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasionalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.(3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan JalanNasional memuat:a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barangmenurut asal tujuan perjalanan lingkup nasional;b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas danAngkutan Jalan nasional dalam keseluruhan modatransportasi;c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul nasional; dand. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas nasional.Pasal 16(1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan JalanProvinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3)huruf b disusun secara berkala denganmempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas danAngkutan Jalan dan ruang kegiatan berskala provinsi.(2) Proses penyusunan dan penetapan Rencana IndukJaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denganmemperhatikan:a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; danc. Rencana . . .www.bphn.go.id