Undang Nomor 22 Tahun 2009 - Bphn

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 38 -Pasal 67(1) Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor,pembayaran pajak Kendaraan Bermotor, danpembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan LaluLintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan secaraterintegrasi dan terkoordinasi dalam Sistem AdministrasiManunggal Satu Atap.(2) Sarana dan prasarana penyelenggaraan SistemAdministrasi Manunggal Satu Atap sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disediakan oleh PemerintahDaerah.(3) Mekanisme penyelenggaraan Sistem AdministrasiManunggal Satu Atap dikoordinasikan oleh KepolisianNegara Republik Indonesia.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan danprosedur serta pelaksanaan Sistem AdministrasiManunggal Satu Atap sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan peraturan Presiden.Pasal 68(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalanwajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor KendaraanBermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.(2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimanadimaksud pada ayat (1) memuat data KendaraanBermotor, identitas pemilik, nomor registrasi KendaraanBermotor, dan masa berlaku.(3) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimanadimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomorregistrasi, dan masa berlaku.(4) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhisyarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan carapemasangan.(5) Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda NomorKendaraan Bermotor khusus dan/atau Tanda NomorKendaraan Bermotor rahasia.(6) Ketentuan . . .www.bphn.go.id