Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 9 -Pasal 6(1) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yangdilakukan oleh instansi pembina sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:a. penetapan sasaran dan arah kebijakanpengembangan sistem Lalu Lintas dan AngkutanJalan nasional;b. penetapan norma, standar, pedoman, kriteria, danprosedur penyelenggaraan Lalu Lintas dan AngkutanJalan yang berlaku secara nasional;c. penetapan kompetensi pejabat yang melaksanakanfungsi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalansecara nasional;d. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi,pemberian izin, dan bantuan teknis kepadapemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;dane. pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar,pedoman, kriteria, dan prosedur yang dilakukan olehPemerintah Daerah.(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Pemerintah dapat menyerahkan sebagianurusannya kepada pemerintah provinsi dan/ataupemerintah kabupaten/kota.(3) Urusan pemerintah provinsi dalam melakukanpembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LaluLintas dan Angkutan Jalan provinsi dankabupaten/kota yang jaringannya melampaui bataswilayah kabupaten/kota;b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izinkepada perusahaan angkutan umum di provinsi; danc. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas danAngkutan Jalan provinsi.(4) Urusan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukanpembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LaluLintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota yangjaringannya berada di wilayah kabupaten/kota;b. pemberian . . .www.bphn.go.id
Change language