Undang Nomor 22 Tahun 2009 - Bphn

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 88 -e. walikota untuk penyelenggaraan angkutan orang yangmelayani trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu)wilayah kota.Pasal 177Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayekwajib:a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yangdiberikan; danb. mengoperasikan Kendaraan Bermotor Umum sesuaidengan standar pelayanan minimal sebagaimanadimaksud dalam Pasal 141 ayat (1).Pasal 178Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraanangkutan orang dalam trayek diatur dengan peraturanMenteri yang bertanggung jawab di bidang sarana danPrasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Paragraf 3Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam TrayekPasal 179(1) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayeksebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf bdiberikan oleh:a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana danPrasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untukangkutan orang yang melayani:1. angkutan taksi yang wilayah operasinyamelampaui 1 (satu) daerah provinsi;2. angkutan dengan tujuan tertentu; atau3. angkutan pariwisata.b. gubernur untuk angkutan taksi yang wilayahoperasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerahkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;c. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untukangkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu yangwilayah operasinya berada dalam wilayah ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta; dand. bupati . . .www.bphn.go.id