Undang Nomor 22 Tahun 2009 - Bphn

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 95 -(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawabpenyelenggara angkutan umum sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yangbertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana LaluLintas dan Angkutan Jalan.Bagian Ketiga BelasIndustri Jasa Angkutan UmumPasal 198(1) Jasa angkutan umum harus dikembangkan menjadiindustri jasa yang memenuhi standar pelayanan danmendorong persaingan yang sehat.(2) Untuk mewujudkan standar pelayanan dan persainganyang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah harus:a. menetapkan segmentasi dan klasifikasi pasar;b. menetapkan standar pelayanan minimal;c. menetapkan kriteria persaingan yang sehat;d. mendorong terciptanya pasar; dane. mengendalikan dan mengawasi pengembanganindustri jasa angkutan umum.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan danpersaingan yang sehat diatur dengan peraturanpemerintah.Bagian Keempat BelasSanksi AdministratifPasal 199(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 167, Pasal 168, Pasal 173, Pasal177, Pasal 186, Pasal 187, Pasal 189, Pasal 192, danPasal 193 dikenai sanksi administratif berupa:a. peringatan tertulis;b. denda administratif;c. pembekuan izin; dan/ataud. pencabutan izin.(2) Ketentuan . . .www.bphn.go.id