Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 76 -c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;d. ketersediaan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;e. kesesuaian dengan kelas jalan;f. keterpaduan intramoda angkutan; dang. keterpaduan antarmoda angkutan.Pasal 145(1) Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan BermotorUmum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 disusundalam bentuk rencana umum jaringan trayek.(2) Penyusunan rencana umum jaringan trayek sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasidengan instansi terkait.(3) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksudpada ayat (1) terdiri atas:a. jaringan trayek lintas batas negara;b. jaringan trayek antarkota antarprovinsi;c. jaringan trayek antarkota dalam provinsi;d. jaringan trayek perkotaan; dane. jaringan trayek perdesaan.(4) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5(lima) tahun.Pasal 146(1) Jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 145 ayat (3) huruf d disusun berdasarkan kawasanperkotaan.(2) Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutansebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang saranadan Prasana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untukkawasan perkotaan yang melampaui batas wilayahprovinsi;b. gubernur untuk kawasan perkotaan yang melampauibatas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;atauc. bupati/walikota untuk kawasan perkotaan yangberada dalam wilayah kabupaten/kota.Pasal 147 . . .www.bphn.go.id
Change language