Undang Nomor 22 Tahun 2009 - Bphn

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 77 -Pasal 147(1) Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan BermotorUmum lintas batas negara sebagaimana dimaksud dalamPasal 145 ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Menteri yangbertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana LaluLintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan perjanjianantarnegara.(2) Perjanjian antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 148Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dan ayat (3)huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh:a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana danPrasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk jaringantrayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umumantarkota antarprovinsi dan perkotaan yang melampauibatas 1 (satu) provinsi;b. gubernur untuk jaringan trayek dan kebutuhanKendaraan Bermotor Umum antarkota dalam provinsidan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu)kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatpersetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan AngkutanJalan; atauc. bupati/walikota untuk jaringan trayek dan kebutuhanKendaraan Bermotor Umum perkotaan dalam 1 (satu)wilayah kabupaten/kota setelah mendapat persetujuandari Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana danPrasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Pasal 149Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umumperdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3)huruf e ditetapkan oleh:a. bupati untuk kawasan perdesaan yang menghubungkan 1(satu) daerah kabupaten;b. gubernur untuk kawasan perdesaan yang melampaui 1(satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi;atauc. Menteri . . .www.bphn.go.id