Undang Nomor 22 Tahun 2009 - Bphn

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 86 -Bagian KedelapanPengusahaan AngkutanParagraf 1Perizinan AngkutanPasal 173(1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakanangkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalamtrayek; dan/atauc. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus ataualat berat.(2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak berlaku untuk:a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakanambulans; ataub. pengangkutan jenazah.Pasal 174(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1)berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yangterdiri atas surat keputusan, surat pernyataan, dan kartupengawasan.(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan melalui seleksi atau pelelangan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupaizin pada 1 (satu) trayek atau pada beberapa trayekdalam satu kawasan.Pasal 175(1) Izin penyelenggaraan angkutan umum berlaku untukjangka waktu tertentu.(2) Perpanjangan . . .www.bphn.go.id